Sebanyak 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tersaring seleksi profile assessment. Praktisi hukum Bambang Widjojanto dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein termasuk di antara mereka yang lolos untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Sedangkan delapan lainnya adalah Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Abdullah Hehamahua, Aryanto Sutadi, Egi Sutjiati, Handoyo Sudrajat, Sayid Fadhil, dan Zulkarnain.

Kita melihat figur calon pimpinan baru KPK tersebut cukup kredibel, jujur dan berani bertindak tegas saat menjalankan tugasnya nanti. Karena sebelumnya kita risau dengan berbagai gempuran sinyalemen bertubi-tubi yang memojokkan KPK, kabar tersebut pantaslah disambut baik. Opini tentang pembubaran institusi tersebut serta aroma tidak sedap yang tersebar akibat tudingan M. Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat,  kiranya tidak perlu membuat proses seleksi berjalan salah arah. Walau demikian, patut pula dipertimbangkan secara mendalam opini masyarakat yang mempertanyakan mekanisme seleksi calon pimpinan agar tahap berikutnya memberikan hasil yang tepat.

Kritik selama ini berkisar pada peran krusial yang dipandang melekat pada pemerintah dan DPR dalam menentukan pimpinan KPK. Hal itu, oleh sejumlah pihak dirasa janggal dan tidak masuk akal. Keanggotaan panitia seleksi KPK pun bahkan tak lepas dari unsur pemerintah, meski ada pula unsur independen di dalamnya. Keterlibatan pemerintah di dalam panitia seleksi, bagaimanapun jangan sampai membawa misi kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan cita-cita memberantas tuntas korupsi.

Opini-opini subjektif terhadap 10 besar calon pimpinan KPK juga tidak akan produktif karena mekanisme seleksi memang harus tetap berjalan. Alih-alih menciptakan pro-kontra soal hasil seleksi 10 besar calon tersebut, lebih penting bagi masyarakat untuk mengawal tahap penentuan berikutnya. Yakni, antara lain dengan memberikan informasi transparan tentang rekam jejak para calon. Panitia seleksi perlu mendapat tekanan publik lebih besar agar penetapan calon pimpinan komisi tidak melenceng jauh.

Tanpa tekanan publik yang kuat, bukan tidak mungkin panitia seleksi akan kecolong an, atau tidak tepat dalam memberikan penilaian. Jika hal itu terjadi, penggembosan KPK bakal semakin gencar. Tekanan publik sedapat mungkin akan menghindarkan panitia seleksi dari skenario-skenario pelemahan KPK secara internal. Sebab, ide membubarkan KPK sebagai bentuk serangan balik para koruptor bukan mustahil terwujud. Bukankah sejarah panjang lembaga pemberantasan korupsi menunjukkan indikasi itu?

Seperti Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang pernah ada, ternyata bubar di tengah jalan saat mengusut pengakuan Endin Wahyudin yang menyuap tiga hakim agung. Sejarah mencatat, setidaknya enam lembaga antikorupsi yang pernah ada di Indonesia punya nasib serupa. Itulah mengapa tahap seleksi kali ini merupakan tahap kritis. Karena itu, harapan akan terpilihnya pimpinan KPK yang benar-benar kredibel dan berkualitas tidak terlepas dari pengawalan publik dan media massa.