Negara Wajib Siapkan Pendidikan yang Komprehensif

Ketua Balitbang PP Muhammadiyah Riefqi Muna

Negara Wajib Siapkan Pendidikan yang Komprehensif

 

Bicara soal pendidikan, pada dasarnya ditemuh sejak usia dini hingga menjelang ajal menjemput. Karena itu, pendidikan harus komprehensif, yaitu menyentuh ruang dan waktu.  Lebih detil soal konsep pendidikan, berikut wawancara dengan Ketua Badan Litbang Pengurus Pusat Muhammadiyah DR Riefqi Munayang juga peneliti senior di Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

 

Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang komprehensif itu?

Pada dasarnya, pendidikan itu meliputi formal dan tidak formal, yaitu pendidikan formal di sekolah dan pendidikan nonformal di uar sekolah, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Jadi sukses tidaknya berpendidikan itu ditentukan atau tergantung oleh keluarga atau education at home, dan sekolah.

 

Di situkah perlunya pelajaran budi pekerti agar pendidikan tidak kering oleh  nilai-nilai sosial?

Ya betul. Menanamkan pelajaran budi pekerti itu memang bisa diawali dari keluarga maupun di sekolah.  Jadi semuanya tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Budi pekerti itu bagi diri sendiri, dan orang lain. Itu adalah pelajaran bagaimana berbuat baik terutama dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Misalnya bagaimana menanamkan sejak dini bahwa kita tidak boleh buang sampah di sembarang tempat, tapi di tempat yang sudah disediakan.

 

Contoh konkret lainnya?  

Ya kita dalam bergaul harus saling tenggang rasa, dan jujur. Ada contoh menarik saat saya naik taksi di satu kota di Australia. Ketika sopir salah memilih jalan, spontan dia mematikan argonya. Saat ditanya dia menjawab, kalau tidak saya matikan, anda akan terkena ongkos yang lebih dari biasanya. Itu menunjukkan ada kejujuran yang ditanamkan oleh setiap orang terhadap orang lain. Jika sikap demikian sejak awal ditanamkan, kita bisa terhindarti dri berbagai tindak korupsi dan manipulasi. Itu mestinya bagian dari pendidikan yang substansial. Cara mengajarkannya, dengan jual beli secara mandiri, yaitu melayani sendiri. Ambil barang, taruh uangnya sendiri sesuai dengan harganya. Dulu pernah ada warung kejujuran di sekoah-sekolah. Itu sangat mendidik.

 

Kalau begitu apa tanggung jawab pemerintah soal pendidikan?

Sesuai dengan UUD 1945, pemerintah memang wajib menyediakan saran pendidikan yang memadai bagi setiap warga negaranya.

Misalnya, seharusnya pemerintah menerbitkan berbagai regulasi yang memihak pada kepentingan rakyatnya, bukan berpihak pada kepentingan orporasi yang saat ini banyak menguasai sumber daya. Itu sebabnya, Muhammadiyah dengan penuh semangat mendorong revisi terhadap UU Minerba, karena nuansanya lebih banyak memihak pada korporasi, bukan pada rakyat. Itu jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

 

Sebetulnya ke mana arah tujuan pendidikan kita?

Pendidikan formal kita harusnya tidak sekadar menciptakan tukang-tukang. Tapi harus bisa menjadi manusia yang merdeka. Jadi pendidikan itu esensinya adalah upaya pembebasan diri dari keterbelakangan, kebodohan, hingga menjadi manusia yang intelek, tapi berhati nurani. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…