NERACA

Jakarta – Perdagangan bebas diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara akan sia-sia jika tak didukung standarisasi yang jelas. Untuk itu Indonesia akan mendorong upaya peningkatan fasilitasi perdagangan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas.

“Karena penurunan tarif sampai nol persen tidak akan berguna kalau pelaku usaha tidak bisa memanfaatkannya karena standar yang tidak jelas atau prosedur cukai yang berbelit," kata Direktur Kerjasama Asean pada Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo saat memaparkan rencana pertemuan para menteri ekonomi Asean (Asean Economic Ministers/AEM) ke-43, di Jakarta, Jumat.

Pertemuan menteri-menteri ekonomi Asean akan diselenggarakan di Manado, pada 10-14 Agustus mendatang.

Menurut Iman, peningkatan kerjasama penyetaraan standar dan penyederhanaan prosedur cukai, ia menjelaskan, akan menjadi fasilitas yang sangat membantu pelaku usaha dalam mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama perdagangan bebas.

Kesepakatan terkait penyetaraan standar (Mutual Recognition Agreement/MRA), menurut dia, sebenarnya sudah ada namun hingga kini belum berjalan. “Ini yang harus didorong supaya jalan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pelaku usaha menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) supaya bisa mendapatkan preferensi tarif dalam melakukan perdagangan dengan mitra perjanjian perdagangan bebas.

Sebab, dia melanjutkan, selama ini pemanfaatan SKA dalam kegiatan perdagangan dengan beberapa negara mitra kerjasama perdagangan bebas seperti Korea relatif masih rendah.

Menurut Iman, pada AEM mendatang, delegasi Indonesia akan fokus untuk mendorong upaya peningkatan fasilitasi perdagangan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas.

Pertemuan para menteri ekonomi Asean ke-43 yang akan diselenggarakan di Manado akan dihadiri oleh perwakilan 10 negara Asean dan negara-negara mitra dialog yakni Australia, India, Jepang, Korea, China dan Selandia Baru.

Dalam pertemuan yang akan dipimpin Indonesia sebagai Ketua Asean itu, perwakilan dari Amerika Serikat dan Rusia sebagai mitra strategis juga akan hadir.

Pertemuan yang mengangkat tema pembangunan ekonomi Asean yang inklusif dan merata itu antara lain akan membicarakan masalah intra-Asean seperti pencapaian masyarakat ekonomi Asean tahun 2015 serta evaluasi pelaksanaan kerjasama perdagangan bebas Asean dengan mitra dialog.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan itu akan dibawa ke tingkat kepala negara untuk diadopsi dan diterapkan.

Pada tahun 2010 lalu, total PDB PPP (purchasing power) di kawasan Asia Tenggara melebihi US$ 3,08 triliun, angka itu mewakili lebih dari 600 juta penduduk di Asia Tenggara. Saat ini, perdagangan intra-ASEAN mencapai 25% dari total perdagangan dunia.

Dia menyebut, AEC memberikan manfaat bagi Indonesia dari berbagai aspek, seperti akses pasar bagi produk dan jasa Indonesia di kawasan ASEAN Peluang pasar bagi UKM, penurunan tarif/bea masuk produk dan jasa antar anggota ASEAN sampai 0%.

“Anda bisa bayangkan untuk produksi mobil bisa dibagi-bagi oleh negara ASEAN seperti Fortuner dan Avanza yang ada di Timur Tengah itu adalah produksi Indonesia. Menariknya, AEC 2015 itu juga menjaring single market dan base produksi, kompetitifnessnya makin tinggi untuk wilayah, equitable economic development dan fully integrated into the global economy,” papar Iman.