Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan sulit yang tak berujung. Bukan hanya karena makin tingginya volume sampah, peliknya permasalahan sampah juga disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktek buang sampah sembarangan

NERACA

Ketidaktertiban masyarakat dalam membuang sampah sudah terbukti dapat mengakibatkan sejumlah masalah, seperti pencemaran lingkungan dan juga berpotensi menyebabkan banjir yang hingga kini kerap melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Ibukota Jakarta sendiri, hampir setiap tahun bencana banjir melanda.

Dalam rangka memperingati Hari Bumi pada 22 April 2014, yang mengusung tema “The Green Cities” Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional mengajak semua pihak  dan elemen masyarakat untuk menangani permasalahan sampah bersama.

“Kerjasama menangani sampah ini ditujukan untuk semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan juga seluruh masyarakat,” ujar Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas sekaligus Ketua 1 Pokja AMPL Nasional, Nugroho Tri Utomo.

Menurut Nugroho, kerjasama ini dimaksud untuk menangani sejumlah kendala dalam sektor persampahan. Kebutuhan kerjasama penanganan sampah ini sangat mendesak. “Pasalnya, tanpa hal tersebut mustahil rasanya upaya perbaikan sektor ini dapat dilakukan,” terang dia.

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menargetkan 80% sampah di perkotaan dapat dikelola dengan baik. Namun demikian, data Badan Pusat Statitik menyatakan bahwa hingga tahun 2013, sampah yang dikelola melalui pengomposan baru 0,9% dan yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) baru mencapai 24,9%. Sementara itu, dari 542 kota/kabupaten di Indonesia, baru 207 kota/kabupaten yang memiliki TPA dan baru 15 TPA yang dioperasikan secara sanitary landfill. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pada tahun 2013 seluruh TPA harus telah dioperasikan secara sanitary landfill.

Fakta lain yang dihadapi pemerintah ialah besarnya jumlah produksi sampah perhari. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup, dengan perkiraan jumlah penduduk yang bertambah pada 2025 mendatang menjadi 270 juta jiwa, jumlah produksi sampah akan menjadi 130 ribu ton perhari. Jumlah tersebut sebenarnya dapat menjadi potensi besar bila dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang, namun sangat disayangkan kenyataannya hingga kini sampah masih menjadi sumber penyebab polusi.

Dalam menangani masalah sampah, telah ada sejumlah upaya yang dilakukan Pokja AMPL Nasional diantaranya seperti program Bank Sampah, Sanitasi Sekolah, Percepatan Permbangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang fokus pada perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat masyarakat.

Melalui program Bank Sampah, saat ini telah telah banyak sampah yang terdaur ulang menjadi barang bermanfaat seperti dompet yang berasal dari sisa bungkus kopi atau tas yang dibuat dari sampah bungkus mie instan.

Kemudian melalui program Sanitasi Sekolah saat ini semakin banyak pelajar yang melakukan sadar akan pentingnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS), salah satunya seperti buang sampah pada tempatnya. Program ini bertujuan untuk menanamkan dan menyadarkan PHBS di lingkungan sekolah. Saat ini Sanitasi Sekolah telah diimplementasikan ke 450 sekolah dasar di Sulawesi Selatan, NTT dan Papua Barat.

Sementara itu, program PPSP menargetkan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Sampai 2014 telah ada  446 kabupaten/kota yang menjadi peserta PPSP. Melalui keikutsertaan ini kabupaten/kota secara tidak langsung berkomitmen untuk membangun sanitasi di daerahnya.

Selanjutnya, melalui pemicuan yang dilakukan di program Sanitasi Total Berbasi Masyarakat (STBM) kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya PHBS. STBM memiliki 5 pilar dalam mendorong terjadinya perubahan perilaku higien, di mana salah satunya memicu masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga. Sampai 2015, STBM menargetkan sebanyak 20 ribu desa di Indonesia telah melaksanakan STBM dan sampai saat ini telah ada 16.228 di 34 provinsi telah melaksanakan STBM.

Berbagai upaya penting yang telah dilakukan ini tidak lain untuk meningkatkan kondisi sanitasi yang belum optimal. “Bukan hanya agar karena bencana banjir tidak lagi terjadi, namun juga agar kedepannya angka kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa lebih baik lagi,” pungkas Nugroho.