MENGUSULKAN CABUT SUBSIDI PUPUK - Mentan Tidak Berpihak ke Petani

Jakarta – Indonesia pernah berjuluk sebagai Negeri Agraris, namun berujung ironis. Pasalnya, kini, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono justru mengusulkan pemerintahan yang baru nanti untuk bisa mencabut subsidi pupuk. Mengingat harga pupuk lebih baik diserahkan pada  mekanisme harga pasar karena tak ada risiko penyelewengan.

NERACA

"Sebaiknya subsidi pupuk dicabut saja biarkan harga ditentukan mekanisme pasar, karena negara lain sudah banyak yang melakukan hal seperti itu," kata Suswono usai usai rapat terbatas dengan jajaran menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Jakarta, Selasa (29/4).

Mentan menjelaskan, lebih baik alokasi anggaran subsidi pupuk di 2014 yang mencapai Rp18 triliun digunakan untuk kepentingan lainnya seperti pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan pemberian jaminan harga bagi para petani. "Bagaimana Rp 18 triliun diberikan untuk kompensasi petani, perbaikan irigasi dan jaminan harga dan petani tidak merugi karena Petani lebih senang dengan harga yang stabil dibandingkan harga fluktuasi," papar Mentan.

Alasan lain adanya keinginan Suswono mencabut subsidi pupuk  mengingat program subsidi pupuk rawan tindakan penyelewengan. Penyebabnya karena disparitas harga yang tinggi antara pupuk yang bersubisidi dengan pupuk non subsidi. Perbedaan harganya 1/3 antara pupuk yang disubsidi dengan yang tidak. Jadi memang orang tergiur untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab "Dengan pencabutan subsidi kita tidak perlu  mengaawasi  karena disparitas hargai.," ujar dia.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati pun mengaku miris menanggapi niat Mentan tersebut. “Harusnya malah memberikan subsidi lebih agar sektor pertanian nasional bisa lebih produktif dalam peningkatan produksi. Jika Kementrian Pertanian sudah tidak berpihak ke petani, harus lari kemana lagi,” tegas Enny kepada Neraca, kemarin.

Memang, diakui Enny, selama ini memang subsidi pupuk, benih, maupun sarana dan prasarana tidak tepat sasaran karena minimnya pengawasan. Namun begitu, harus ada langkah konkrit dari pemerintah guna mengantisipasi itu agar subsidi bisa tepat sasaran. “Jika memang bermasalah pada pengawasan, perlu ada langkah antisipasi program konkrit agar subsidi yang dikeluarkan dapat tepat sasaran,” tukas dia.

Karena sejatinya, lanjut Enny, guna memenuhi dan meningkatkan pasokan  pangan nasional, pemerintah harus lebih fokus dan aware terhadap sektor pertanian nasional. Mulai dari subsidi maupun infrastruktur pendukung.  “Harusnya subsidi ditambah, bukan malah dikurangi. Hanya saja dengan catatan pengawasannya harus lebih diperketat,” tandas Enny.

Lebih dari itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menilai Mentan Suswono jangan emosional dalam menentukan kebijakan pencabutan subsidi pupuk ini. “Janganlah beralasan subsidi pupuk ini dapat dialihkan untuk kepentingan strategis pertanian lainnya, seperti irigasi atau lainnya. Subsidi pupuk ini sangatlah penting memenuhi kebutuhan petani kecil, jika Kementan peduli dengan petani, maka jalankan saja dengan baik kebijakan subsidi pupuk ini, apalagi subsidi pupuk ini sudah dianggarkan di APBN 2014 sehingga tinggal dilaksanakan saja dan tidak perlu adanya pertentangan antara dicabut atau tidaknya subsidi pupuk ini,” ujarnya, Selasa.

Menurut Herman, hal yang perlu dilakukan adalah pengawasan dari Kementan dalam mengawasi distribusi subisidi pupuk ini kepada petani melalui bekerjasama dengan pihak berwajib, seperti pihak Kepolisian. Kementan harus mengawal subsidi pupuk ini dan janganlah lepas tangan yang selama ini sering dilakukan oleh kementerian ini.

“Pemerintah sudah memberikan anggaran kepada Kementan sebesar Rp30 miliar untuk mengawasi pupuk dan pestisida. Oleh karenanya, Kementan harus menggunakan anggaran pengawasan ini dengan sebaik-baiknya sehingga produktifitas pangan menjadi tinggi,” ujar Herman.

Bahkan, lanjut Herman, seharusnya pemerintah tidak mencabut subsidi pupuk ini namun harus menambah subsidi ini menjadi lebih besar lagi. Meskipun banyak terjadi penyimpangan, perembesan, maupun dampak buruk lainnya dalam subsidi pupuk ini, namun sebaiknya mekanisme penyaluran diperbaiki oleh Kementan. “Memang banyak permasalahan yang terjadi dalam subsidi pupuk ini tapi janganlah serta merta Kementan berniat untuk mencabut subisidi pupuk ini, bukanlah kebijakan subsidinya yang salah namun penerapannya musti diperbaiki,” ungkap dia.

Herman juga menjelaskan petani kecil sangatlah membutuhkan bantuan pupuk dan benih guna menanami kembali lahan pertaniannya. Dengan begitu pentingnya subsidi pupuk ini maka pemerintah harus tetap menjalankan kebijakan ini sehingga petani mendapatkan bantuan yang diharapkan. “Pemerintah, dalam hal ini Kementan harus mengevaluasi hasil dari penyaluran subsidi pupuk ini dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat kurangnya masksimalnya penyaluran subsidi pupuk ini," tambah Herman.

Hatta Menolak

Uniknya, penolakan atas usulan Mentan itu datang juga dari "bosnya", yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menilai bahwa skema subsidi pupuk tidak perlu diubah lagi. Kalaupun terjadi penyimpangan, perembesan, maupun dampak buruk lainnya akibat disparitas harga, sebaiknya mekanisme penyaluran yang diperbaiki. "Kalaupun ada pembenahan harus kita lakukan. Jadi, tidak perlu dicabut subsidinya," kata Hatta di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata Hatta, subsidi pupuk adalah bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang diamanatkan untuk selalu ada dalam APBN. Sehingga Menko mengatakan bahwa format bantuan pemerintah itu akan tetap dipertahankan. "Subsidi untuk sektor pangan  tentu harus selalu ada, baik menyangkut pupuk ataupun benih," imbuh Hatta.

Hatta mengingatkan subsidi pupuk tahap perencanaan sudah dibahas dalam APBN hingga pelaksanaan di lapangan. Dan setiap tahun, subsidi ini tidak ada perubahan. "Mekanismenya memang sudah ada tiap tahun dan akan selalu begitu,” tegas Menko Perekonomian.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…