NERACA

Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo membenahi program bantuan 1.000 (seribu) kapal INKA MINA dinilai gagal. Kapal berukuran diatas 30 GT tersebut diduga tidak terdaftar sebagai kapal ikan.

“Faktanya, klaim keberhasilan KKP menambah kapal INKA MINA tidak berkontribusi positif terhadap penambahan jumlah kapal ikan secara nasional. Hal ini memperkuat keyakinan publik bahwa proyek pengadaan bantuan 1000 kapal bagi nelayan tersebut sarat manipulasi,” tegas Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI, kepada Neraca, Selasa (29/4).  

Berdasarkan temuan Badan Litbang DPP KNTI disebutkan bahwa ada kecendrungan terjadinya penggelembungan jumlah bantuan kapal INKA MINA. Meski realisasi kapal INKA MINA hingga 2012 telah mencapai 519 armada. Namun, total penambahan kapal ikan secara nasional dengan ukuran yang sama, hanya 237 unit, atau 54% lebih rendah dari proyeksi optimistik pengadaan kapal INKA MINA.

Litbang DPP KNTI mengungka data perkembangan Kapal Ikan Indonesia Ukuran 30 – 50 GT dan Realisasi Kapal INKA MINA, Periode 2010-2012. Menurut data Litbang DPP KNTI diolah dari KKP (2013), pada 2010, realisasi kapal Inka Mina sebanyak  46 unit, sementara pada 2011 realisasi Kapal Inka Mina sebanyak 232 unit, dan pada 2012 sebanyak 241 unit Inka Mina.

“Menteri Cicip setidaknya perlu menjelaskan status dari 241 kapal INKA MINA di tahun 2012. Kenyataannya penambahan kapal ikan Indonesia periode 2011 – 2012 hanya 3 unit saja. Boleh jadi diantara kapal-kapal INKA MINA tersebut tidak pernah diterima oleh nelayan atau justru tidak terdaftar sebagai kapal ikan,” ujar Riza.

Seperti diketahui, proyek pengadaan 1000 unit kapal INKA MINA merupakan salahsatu program unggulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2009 – 2014. Alokasi biaya pembuatan untuk masing-masing kapal diketahui sebesar Rp 1,5 miliar atau total Rp 1,5 triliun. Namun hingga akhir 2014, target realisasi membangun 1000 kapal mustahil dapat terpenuhi.

Sebelumnya, KKP dalam keterangan resminya, menyebut realisasi pembangunan Kapal Inka Mina selama 2010-2012 sebanyak 519 unit, yakni 46 unit pada tahun 2010, 232 unit tahun 2011 dan 241 unit pada tahun 2012. Dari jumlah kapal 519 unit yang telah terbangun, sebanyak 507 unit kapal sudah beroperasional dengan baik. Hanya 12 unit kapal yang belum beroperasi secara optimal dikarenakan masih masih dalam proses penyempurnaan fisik kapal, proses mencari mitra untuk bantuan permodalan dan kapal belum tiba di lokasi penerima karena kesalahan dari kontraktor.

Dalam pelaksanaan pembangunan kapal Inka Mina spesifikasi teknis terutama konstruksi, kata Menteri Sharif Cicip Sutardjo, mengacu kepada standar BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Kekurangan dari spesifikasi pada tahun sebelumnya dievaluasi kemudian diperbaiki. Beberapa perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan spesifikasi equipment kapal, seperti instalasi listrik dan mesin bantu harus menggunakan spesifikasi marine (laut). Setiap kapal Inka Mina yang diserahkan kepada nelayan telah dilakukan ujicoba melaut (sea trial) untuk memastikan kapal tersebut laik laut dan dilengkapi dengan surat kelaikan laut dari instansi berwenang, yaitu perhubungan laut. 

Menurut Menteri Cicip, dari evaluasi program Inka Mina, ke depan KKP telah menetapkan ketentuan rinci sebagai langkah perbaikan. Diantaranya, menetapkan KUB penerima dilakukan sebelum proses pembangunan kapal. Kedua, meningkatkan monitoring dan evaluasi dari pra pembangunan, proses pembangunan hingga pemanfaatan kapal Inka Mina. KKP juga akan melakukan pelatihan lebih intensif SDM KUB calon penerima bantuan serta melakukan pendampingan pada saat operasional kapal. Termasuk, memfasilitasi pengurusan dokumen kapal dan perijinan penangkapan ikan, “Untuk mempercepat pengurusan dokumen, KKP juga telah membentuk pokja tingkat pusat dengan melibatkan Kemenhub dan Kemendagri,” jelasnya.