Kejati Jabar Diminta Usut Kasus Proyek KPUCK

Senin, 08/08/2011

Cirebon- Masalah proyek Kementrian Pekerjaan Umum Cipta Karya (KPUCK) Provinsi Jabaryang berada di Kecamatan Arjawinangun, tepatnya di Desa Junjang dan Arjawinangun, diduga akan berbuntut panjang. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak penanggung jawab proyek, terkait kualitas proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan.

NERACA

Hal inilah yang mengundang opini banyak pihak. Salah satunya, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon. Mereka bahkan mengancam, akan melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, bila memang ditemukan penyimpangan dalam proses pekerjaannya maupun penyaluran proyek itu.

Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon, Agus Zaenuddin mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat proyek tersebut. Menurutnya, santernya pemberitaan di media massa, mendorong GMBI untuk terjun langsung ke lapangan. Pihaknya mengaku akan melakukan investigasi secara marathon, untuk secepatnya mendapatkan data.

“Kami akan melakukan investigasi langsung ke lapangan. Kabarnya, proyek yang nilainya miliaran ini diduga dikerjakan asal-asalan. Dalam waktu dekat ini kami akan lakukan investigasi secara marathon,” kata agus kepada Harian Ekonomi Neraca, Minggu (7/8).

Agus juga mengancam, akan melaporkan hasil temuannya tersebut bila saja ditemukan penyimpangan. Menurut dia, laporannya langsung akan dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan GMBI Jawa Barat. Agus mengatakan, selama ini pihaknya kurang percaya dengan kinerja Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon, dalam menangani dugaan kasus-kasus korupsi.

“Pokoknya kalau ditemukan dugaan penyimpangan, kami akan melaporkan masalah ini langsung ke Kejati Jabar. Masalahnya, kami kurang percaya dengan kinerja Kejaksaan Negeri Sumber. Kami juga heran, mengapa kabarnya Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, justru ,malah tidak dilibatkan. Ini mengundang tanda tanya besar,” tukas Agus.

Seperti yang sering dilansir Harian Ekonomi Neraca, proyek KPUCK Provinsi Jawa Barat ini, diduga bermasalah. Salah satunya ketidak jelasan terkait dengan belum diketahuinya posisi Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Cirebon, dalam masalah tekhnis. Disamping itu, hingga saat ini konsultan pengawas dan pelaksana proyek KPUCK, belum juga memberikan data teknis menyangkut RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan spek proyek. Demikian dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Cipta Karya ( DCK ) Arjawinangun,

Kepala DCK Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan juga kabarnya sudah melayangkan laporan terkait temuan proyek tersebut, ke PU Cipta Karya Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut menurut Aan hasil temuan DCK setempat, serta hasil laporan beberapa media massa yang intens memberitakan masalah tersebut. Sayangnya, Aan enggan memberi tahukan isi laporan sebenarnya yang dilayangkan ke Cipta Karya Provinsi Jabar.

“Jumat kemarin sudah saya laporkan masalah ini. Kita laporkan apa adanya ke Cipta Karya Provinsi. Pokoknya, laporan hasil temuan kita dan hasil pemberitaan media massa. Masalah detail laporannya, ya tidak bisa dipublikasikan dong mas. Ini rahasia,” elak Aan.

Seperti diketahui, proyek KPUCK ini ternyata jumlah dananya sebesar Rp. 2,7 Milliar dari PAGU anggaran yang kabarnya mencapai Rp. 3,7 Milliar. Proyeknya sendiri berada di Desa Arjawinangun dan Desa Jungjang Wetan. Proyeknya sendiri, berupa pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 2 Km serta lebar 3 meter, plus pembuatan tanggul pada sisi jalan sepanjang 600 meter.

Disamping itu, ada juga proyek pemasangan paving blok, sepanjang 1200 meter. Proyeknya sendiri dikerjakan oleh PT. Helmi Putra Jaya. Dari papan proyek disebutkan, pekerjaan tersebut merupakan program KPUCK pusat, berupa pengembangan kawasan permukiman Jawa Barat. Proyeknya sendiri berupa penanganan kawasan kumuh. Namun diduga, material yang digunakan terutama batu untuk makadam, tidak sesuai peruntukan, karena kebanyak menggunakan batu putih.