Pemerintah Selesaikan Proses Teknokratis - RPJMN 2015-2019

NERACA

Jakarta - Pemerintah, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana, menyebutkan pihaknya tengah menyelesaikan proses teknokratis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dia menjelaskan, dalam proses teknokrasi tersebut diestimasi berbagai besaran pokok, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemisikinan dan sasaran pembangunan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Armida menambahkan bahwa Kabinet Indonsia Bersatu (KIB) II akan selesai masa kerja lima tahunnya pada akhir September 2014 sehingga RPJMN 2015-2019 setelah dibahas oleh kabinet baru akan mulai berlaku 1 Januari 2015.

“Saya berharap ini agar dapat terpelihara keberlanjutan hasil pembangunan KIB Jilid II dengan program pembangunan presiden terpilih pada bulan Oktober 2014 mendatang,” ungkap Armida, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4).

Sebelumnya, Selasa (22/4), Armida didampingi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kennedy Simanjuntak menerima kunjungan Deputi Pimpinan Oposisi dan Menteri Luar Negeri Bayangan Australia, Tanya Pilbersek, beserta Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, Minister for Development Cooperation James Gilling, Deputy Chief of Staff and Press Secretary/Office Dan Doran dan Sekretaris Dua Bidang Politik Kedutaan Besar Australia Adelle Neary.

Dalam pertemuan itu, Pilbersek menanyakan perkembangan kerja sama Indonesia di forum internasional, baik bilateral maupun global. Mengenai kerja sama bilateral Indonesia-Australia, Armida mengatakan bahwa kedepan diharapkan adanya peningkatan kerja sama beasiswa dalam rangka New Colombo Plan.

Sementara itu, Pilbersek mengatakan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan Indonesia dengan periode pelaksanaan pemerintahan selama lima tahunan lebih efektif dibanding sistem pemerintahan Australia saat ini yang periode pelaksanaannya hanya lebih kurang 2,5 tahun sehingga tidak cukup waktu untuk memusatkan kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

Mengenai kerja sama internasional Indonesia, Armida menyebutkan baru beberapa pekan lalu dirinya menghadiri pertemuan Global Partnership for Economic Development Cooperation di Meksiko.

Pada kesempatan itu pula dirinya bersama dengan Menteri Pembangunan Inggris Justine Greening, Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonyo Iwiela, menjadi Co-Chair dari Steering Committee. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 150 negara dan 45 lembaga lainnya seperti World Bank, IMF dan OECD. Pada pertemuan ini juga hadir Sekjen PBB Ban-Ki Moon. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Thailand Industrial Business Matching 2024 akan Hubungkan Industri Thailand dengan Mitra Global

Thailand Industrial Business Matching 2024 akan Hubungkan Industri Thailand dengan Mitra Global NERACA Jakarta - Perekonomian Thailand diperkirakan akan tumbuh…

SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif Menjadi 559 Ribu Ton

  NERACA  Jakarta – Isu perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) telah menjadi perhatian dunia, dengan…

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…