NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menangguhkan rencana akusisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk oleh PT Bank Mandiri Tbk dengan memperhatikan berbagai pertimbangan termasuk pengaruhnya kepada masyarakat. "Wacana akuisisi BTN harus ditangguhkan. BTN yang bisnis intinya pembiayaan perumahan mempunyai peran yang jelas, fokus mengurus perumahan dan hal itu sangat diperlukan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur, di Jakarta, Senin (21/4).

Dalam siaran pers Kadin tersebut, Natsir menyebutkan peran BTN terhadap bisnis perumahan juga berdampak luas kepada perekonomian nasional serta pergerakan ekonomi di daerah khususnya pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diperkirakan berjumlah 15 juta unit. "BTN paling siap dan faham, apakah Mandiri siap? Program ini dibangun oleh pengusaha daerah yang banyak tersebar di luar Jakarta. Sehingga berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah," kata Natsir.

Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta Menteri BUMN agar perbankan bisa lebih fokus, misalnya bank yang khusus mengurusi perumahan, bank industri, bank infrastruktur, industri maritim, bank agribisnis, dan lainnya. "Selama ini perbankan kita seperti super market, banyak produk tidak fokus, akhirnya bersaing tidak sehat, sementara di Tiongkok saja, ada beberapa bank yang fokus pada sektor tertentu," ujarnya.

Natsir menambahkan, kebutuhan perumahan dilindungi Undang Undang Dasar 1945, harusnya pemerintah menyiapkan minimal satu bank pemerintah yang siap menampung kebutuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) masyarakat MBR. "Malah harusnya buatkan juga skema khusus buat segmen non bankable, jangan pikirkan kebutuhan secara general saja," ujarnya.

Spesialisasi perbankan, tambah Natsir, khususnya untuk perumahan masih diperlukan. Hal ini dikarenakan, pembangunan perumahan skala menengah ke bawah juga banyak berada di luar Jakarta dibangun para pengusaha daerah. "BTN sudah 15 tahun membantu pergerakan ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan perumahan. Jika pengembangannya bagus, perbankan khusus perumahan itu juga bisa menjadi bBank yang semakin besar seperti yang diharapkan," tutur dia.

Dugaan Insider Trading

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna P Soemardi mengatakan, apabila akusisi BTN ini dilakukan secara diam-diam maka bisa dibilang hal ini merupakan suatu insider trading atau tidak melalui keterbukaan informasi. Indikasi insider trading ini bisa dilakukan dalam suatu korporat dan perusahaan pemerintah dengan menguntungkan pihak tertentu saja. “Bisa saja dalam suatu kementerian mana saja akan bisa menimbulkan insider trading dimana akan terlihat nantinya bahwa asetnya akan dijual begitu saja atau asetnya menghilang,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut Tresna, dalam praktik insider trading merupakan suatu hal terjadi dikarenakan persekongkolan dan bisa disebut praktik kartel. Oleh karenanya, pihaknya sedang mencermati perkembangan akuisisi BTN ini dan apakah setelah akuisisi ini akan berdampak kepada kondisi pasar perbankan yang merugikan pihak lain. “Berdasarkan UU nomor 3 persaingan usaha mengenai efisiensi ekonomi maka diharapkan akuisisi ini dapat menumbuhkan efisiensi ekonomi dan dapat tumbuh berkembang ke negara lain,” ujarnya.

Tresna pun menambahkan dalam akusisi BTN ini akan dicermati dalam konsentrasi pasarnya dimana perilaku akuisisi itu merugikan atau tidak. Diharapkan terdapat dampak positif yang bisa diambil dalam akuisisi BTN ini apabila menjadikan dunia perbankan Indonesia menjadi besar dan kuat. “Prosedur atau ketentuan di KPPU sudah jelas bahwa kami akan melihat perubahan pasar yang terjadi sebelum maupun setelah akuisisi,” jelas dia.

Dia pun menuturkan sinergi yang dilakukan Kementerian BUMN seperti melakukan porses akuisisi maka diperlukan pengawasan yang ketat sehingga tidak akan terjadi praktik monopoli. KPPU mengkaji dan mencermati kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan bisa diharapkan bisa menyelidiki perilaku perusahaan BUMN atas dampak suatu kebijakan pemerintah.