NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa program konversi minyak tanah ke liquid petroleum gas (LPG) yang dimulai sejak 2007, telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp115,6 triliun. “Secara komulatif, program konversi minyak tanah ke gas LPG telah menghemat anggaran sekitar Rp115,6 triliun,” ujar Vice President Domestic Gas PT Pertamina, Gigih Wahyu Hari Iriyanto di Jakarta, Senin (21/4).

Tak hanya itu, berkat upaya mendorong masyarakat untuk melakukan konversi ke gas LPG, banyak negara-negara yang mau belajar ke Indonesia karena telah sukses melaksanakan konversi ke gas LPG. Pada dasarnya hitungan konsumsi 1 liter minyak tanah sama dengan 0,4 Kg elpiji. “Ini bukti, konversi ini sangat bermanfaat bagi kita. Keuntungan lain adalah kualitas udara. Ada studi di Jakarta itu 4 hari matahari terang dalam seminggu, sisanya kena asap. Sekarang sepanjang saat kita lihat matahari terang,” jelas Gigih.

Namun begitu, ia mengakui bahwa penyebaran gas LPG belum merata sampai dengan ke Indonesia bagian Timur. Pasalnya dari target penyaluran gas LPG 3 kg sebesar 58 juta Kepala Keluarga (KK), sampai 2013 baru tercapai sebesar 55,3 juta KK.

Pada tahun ini, sambung Gigih, pihaknya berharap target tersebut bisa tercapai. Ia menjelaskan daerah yang belum tersentuh program konversi tersebut antara lain wilayah Papua, Ambon, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Sumbawa. “Di 2014 itu, Sumbar, Bangka, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, ada sekitar 12 provinsi. Kita harapkan, daerah itu minyak tanahnya akan kering,” jelasnya.

Program konversi ini mulai dilakukan di tahun 2007. Program ini dianggap penting karena banyak masyarakat yang menggunakan minyak tanah sebagai sumber energi rumah tangga atau industri kala itu. Di sisi lain, pemerintah harus mensubsidi minyak tanah karena harga yang dijual di luar harga keekonomian. “Harganya lebih tinggi dibanding harga solar,” lanjut Gigih.

Atas dasar itu pemerintah melancarkan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg. Beberapa Kementerian terkait mulai melakukan program ini namun tidak efektif, hingga pada akhirnya, wewenang penuh diberikan kepada Pertamina.

Mulai Bangkrut

Program konversi ke LPG bukannya tanpa cacat, menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab) Tjiptadi, arah kebijakan industri dan kelanjutan proyek konversi dari minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram dinilai melenceng dari tujuannya. Akibatnya, mayoritas perusahaan perusahaan yang memproduksi tabung 3 kilogram tersebut bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan yang mulanya dicetuskan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu ditargetkan mampu mendorong penggunaan tabung baja dalam negeri. Namun, yang ada justru banyak tabung baja ilegal beredar dan kian marak saat ini. Hal ini membuat beban usaha industri tabung bertambah berat, apalagi setelah order dari PT Pertamina terhenti sejak 3 tahun lalu. Tjiptadi mengatakan pada 2006, jumlah perusahaan tabung mencapai 10 perusahaan dan terus tumbuh menjadi 74 perusahaan pada 2010.

Namun sejak 2011 jumlah perusahaan tabung 3 kilogram ini rontok menjadi hanya 38 perusahaan . Sekarang hanya tinggal 8 perusahaan saja yang bertahan. Pada 2009, industri sempat menerima order 100 juta unit, tetapi sempat tidak mendapat order sama sekali pada 2011 dan 2013.

Saat ini, kata Tjiptadi, banyak perusahaan yang melakukan jalan pintas dengan memproduksi tabung ilegal yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). “Tabung ilegal itu diproduksi oleh perusahaan lokal, karena pertimbangannya sudah tidak mendapat order lagi dari Pertamina,” ujar Tjiptadi.

Cerita JK

Sebagai inisiator lahirnya program konversi tersebut, Jusuf Kalla menjelaskan pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas dilakukan untuk mengurangi subsidi energi pada tahun 2005 yang dinilai hampir membuat bangkrut negara. “Konversi minyak tanah ke gas itu artinya sebanyak 50 juta keluarga harus diubah bahan bakar memasaknya menggunakan gas dalam waktu (transisi) tiga tahun antara 2005-2007,” ujar JK.

Menurut JK beberapa langkah yang diambil antara lain menaikkan harga BBM (termasuk minyak tanah) hingga dua kali. Kenaikan itu pun dilakukan dua hari menjelang puasa dengan pertimbangan pada saat bulan puasa umumnya masyarakat hanya memasak dua kali sehingga kenaikan harga tidak terlampau memberatkan. “Selain itu orang puasa juga cenderung tidak demonstrasi karena haus, dan tidak boleh marah-marah. Yang penting maksud kenaikan BBM itu baik,” seloroh JK.