Sukabumi -  Pelaksanaan APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2013 pada dasarnya mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2013 yang di dalamnya memuat isu strategis, arah kebijakan  dan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dikatakan Walikota Sukabumi H M Muraz saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun anggaran 2013 di Ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Rabu (16/4). ”RKPD ini juga digunakan sebagai  pedoman bagi setiap organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD”, jelas dia.

Muraz mengatakan, pada pos pendapatan daerah  tahun 2013 mencapai  Rp885,993 miliar lebih. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 18,36% dari nilai pos pendapatan tahun 2012. Pos pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain.

Muraz juga mengungkapkan, selain pos pendapatan dan belanja daerah, dalam struktur APBD terdapat pula pos pembiayaan. Dimana pembiayaan ini merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. “Pada tahun anggaran 2013 penerimaan pembiayaan mencapai Rp34,255 miliar lebih, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaannya mencapai Rp1,5 miliar”, terangnya.

Selain penyampaian  masalah anggaran,  dalam LKPJ-nya Muraz juga menyampaikan perkembangan indikator Indek Pembanguan Manusia (IPM) yang saat ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 74,17 poin menjadi 76,32 poin. “Alhamdulillah, IPM kita terus mengalami peningkatan”, kata dia.

Muraz juga mengungkapkan, dari segi laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi di tahun 2013 dapat mempertahankan pada angka 4,89%. LPE Kota Sukabumi tahun 2013 tidak lebih cepat dibandingkan perkiraan. Meski secara kinerja perekonomian tahun ini meningkat, namun penurunan LPE ini merupakan dampak kondisi global dan regional yang terus dinamis di tahun 2013. ”Tapi tetap harus disyukuri karena meski tidak lebih cepat, tetapi perekonomian tetap bertumbuh. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan angka Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB)”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Aep Saepurahman menjelaskan, LKPJ ini merupakan penyajian laporan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2013. Meskipun di tahun tersebut telah terjadi pergantian Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013, namun apa yang belum tercapai harus dituntaskan oleh pemerintah sekarang .

Namun, kata Aep, masih ada beberapa indikator yang belum tercapai dan itu menjadi bahan yang harus diperbaiki ke depannya oleh pihak eksekutif. ”Meskipun ada beberapa indikator yang belum tercapai, namun itu juga harus menjadi perhatian”, ujarnya.