neraca

Jakarta -  Rencana bank mandiri untuk membeli saham pemerintah di bank tabungan negara (BTN) sebesar 60,14% ditengarai hanya merupakan jurus pihak pihak tertentu untuk mencari dana segar untuk modal pilpres. Tak pelak BTN bisa bernasib seperti bank century yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggangsir duit negara demi modal politik.

Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo mengatakan akuisisi BTN hampir sama dengan kasus Bank Century yang dilakukan pada  Pemilu tahun 2009.

Dia menjelaskan, meski BTN merupakan perusahaan terbuka dan terdapat di pasar modal dan sah-sah saja bila saham BTN di beli oleh pihak lain, namun pemerintah juga musti bersikap terbuka kepada publik saat melepaskan sahamnya, bukan diam-diam. Publik seharusnya mengetahui pembelian saham BTN ini sehingga sistem keterbukaan dapat dilakukan dengan baik.

Menurut pengamat properti ali tranghanda ada indikasi btn mau dijadikan sapi perah pihak tertentu demi biaya politik. Oleh sebab itu harus diwaspadai ada apa dibalik sikap ngotot agus marto yang ingin bank Mandiri menguasai BTN. Juga sikap menteri BUMN dahlan iskan yang melepas saham pemerintah di BTN. “Tidak ada urgensinya sesama bank BUMN saling mengakuisisi, apalagi BTN sudah memposisikan diri sebagai bank perumahan rakyat,” tegas ali

Dia menguraikan, bila terjadi akuisisi akan melemahkan posisi BTN dalam market leader penyaluran KPR rumah murah. Secara porto folio BUMN pun tidak akan baik. Segmentasi bisnis bank BUMN lain yang berbeda dengan bank BTN dikhawatirkan menjadi momok terganggunya core bisnis perumahan nasional, karena dari culture akan berbeda.

“Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tanggap dan tidak paham mengenai kondisi pasar perumahan khususnya rumah menengah bawah. Pantas saja bila kondisi pasar perumahan nasional kita akan menjadi carut marut,” tukasnya.

Pernyataan Ali ada benarnya, terbukti saham BTN di lantai bursa langsung digoreng para spekulan hingga memunculkan banyak aksi profit taking.

Sementara itu, Pengamat perbankan Deni Daruri menyatakan ketidak setujuannya dengan rencana akuisisi yang dilakukan Bank Mandiri terhadap Bank BTN. Pasalnya Bank Mandiri masih mempunyai PR tersendiri yang juga tak kunjung diselesaikan, seperti contoh masalah IT yang masih merugi dan masih banyaknya kredit yang macet. “Bank Mandiri masih banyak PR yang harus dilakukan. Jadi saya rasa kurang tepat jika Bank Mandiri ingin mengakuisisi Bank BTN,” ungkap Deni saat dihubungi Neraca, kemarin (14/4).

Ia juga menilai bahwa Indonesia masih membutuhkan Bank BTN sebagai salah satu bank yang khusus menangani pembiayaan perumahan. “Saya juga tidak setuju pencaplokan Bank BTN ini, karena Indonesia masih butuh Bank BTN untuk pembiayaan perumahan,” ungkap dia.

Terkait dengan rencana Bank Mandiri yang ingin mengakuisisi lewat obligasi rekap, Deni menuturkan bahwa hal itu bukanlah cara yang tepat karena pada umumnya itu sama tidak memberikan keuntungan karena dana obligasi rekap berasal dari pemerintah. Bahkan ia menilai, akuisisi ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus karena kedua bank ini memiliki latar belakang berbeda. “Bank Mandiri adalah bank korporat sementara Bank BTN adalah bank untuk pembiayaan perumahan. Jika dipaksakan hasilnya tidak akan maksimal bagi kedua pihak,” kata Deni.

Di mata Deni, jika ingin membantu Bank BTN untuk berkembang, sebaiknya pemerintah melalui Bank Mandiri ataupun bank BUMN lainnya memberi suntikan modal, bukan dengan cara akuisisi seperti ini. Dalam penilaian Deni, pemerintah selama ini tidak membantu BTN unutk berkembang. “BTN lebih baik fokus sendiri tanpa dicampuri bank lain. Selama ini pemerintah tidak memback-up BTN untuk berkembang sehingga tidak maksimal memberikan pembiayaan perumahan,” ujar dia.

Sebelumnya tanpa meminta ijin dewan perwakilan rakyat. Duet Menteri BUMN Dahlan Iskan dan gubernur Bank Indonesia berupaya melepas saham pemerintah di P T Bank Tabungan Negara (BTN).Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN yang beredar kalangan wartawan. Surat tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama BTN tersebut meminta kepada perseroan untuk menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar bulan Mei mendatang. Adapun penambahan agenda yang diminta adalah persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan surat kami terdahulu Nomor: SR-204/MBU/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan ini kami selaku pemegang saham seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPS Luar Biasa yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Gatot Trihargo tersebut.

Sementara itu, Asisten Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Purnomo Sinar Hadi mengaku masalah rencana Bank Mandiri mengakuisisi BTN masih dalam kajian. “Masalah tersebut (akuisisi BTN) masih dalam kajian,” ujar Purnomo dalam pesan singkatnya.

Saat ini komposisi pemegang saham BTN terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,14%, badan usaha asing sebesar 25,45% dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.