NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat mengkhawatirkan kemajuan Myanmar menjadi pesaing terberat Indonesia menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 2015. Pasalnya saat ini, negara tersebut telah membuka diri supaya investor bisa menanamkan modalnya dan membuka lapangan kerja di Myanmar.

Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Soebronto Laras mengatakan, Myanmar kini resmi menjadi negara terbuka dari sebelumnya tertutup. Negara ini, telah mengubah tatanan industri dalam negeri sehingga mampu menarik investor.

"Tenaga kerja di sana yang termurah. Perbedaannya dengan Indonesia sangat jauh, di Myanmar cuma Rp 700 ribu per bulan sedangkan di Indonesia kan tahu sendiri. Saya tahu karena saya pernah ke sana tiga bulan lalu," ujar Soebronto di , Jakarta, Rabu (16/4).

Dulu, dia menggambarkan, investor enggan membeli lahan di Myanmar karena masih menganut negara tertutup. Namun sejak resmi dibuka, perlahan investor asing mulai tertarik membenamkan modal di Myanmar. "Jepang saja sudah masuk beli lahan dan membuka fasilitas di Myanmar. Ini sedang dipacu karena bisa membuka lapangan pekerjaan," terang dia.

Menurut Soebronto, Tiongkok yang saat ini tengah terancam tak dapat masuk ke Indonesia karena ada permasalahan di perdagangan bebasnya tak merasa khawatir. Sebab Negeri Tirai Bambu itu dapat masuk mencari pasar lain, terutama Myanmar.

"Kalau Tiongkok nggak bisa masuk tentu memukul pengusaha kecil di Indonesia. Mereka akan merasa kehilangan. Tapi Tiongkok bisa masuk ke Myanmar, jadi nanti barang yang diekspor ke kita bukan lagi made in Tiongkok, tapi made in Myanmar," tukas dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari meminta kepada pemerintah untuk lebih agresif dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) yang mulai berjalan pada 2015. Menurut Raja, Indonesia harus sigap dalam melihat peluang dan tantangan dalam menghadapi liberlisasi ekonomi Asia Tenggara tersebut.

Raja juga meminta agar pemerintah mendorong penciptaan pasar-pasar baru bagi berbagai produk Indonesia. "Apabila Indonesia tidak siap, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor," ujarnya.

Ia menegaskan Indonesia merupakan pasar yang cukup menjanjikan untuk investasi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas enam persen. Namun, selain peka menangkap peluang, Indonesia juga mempunyai tantangan dalam menghadapi AEC 2015 mendatang. Yaitu Indonesia harus memperkuat sektor usaha agar tidak tergerus karena adanya penetrasi pasar luar.

"Untuk itu, dalam menghadapi peluang dan tantangan tersebut, HIPMI meminta pemerintah untuk mendorong lahirnya Peraturan Presiden (PP) tentang peningkatan, perlindungan dan pemberdayaan pengusaha pemula," tegas putra pengusaha Oesman Sapta Odang itu.

Untuk itu, ia meyakini payung hukum tersebut akan sangat penting bagi dunia usaha dan perekonomian nasional dalam mendukung program penciptaan 1 juta lapangan kerja baru yang telah dicanangkan dengan memperbanyak pengusaha baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi. "Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa dalam komunitas global maupun regional," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) akhir 2015. Hingga saat ini, pemerintah maupun dunia usaha belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah AEC.

Untuk menghadapi AEC, Kadin berharap adanya keterlibatan integratif dalam pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia seperti yang sudah dilakukan negara-negara Asean lain, di antaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Dalam hal ini, Indonesia masih harus berbenah karena sektor swasta masih jauh berada di luar lingkaran pengambilan keputusan oleh negara,” ujar Suryo di Jakarta.

Indonesia perlu serius mempersiapkan diri menghadapi AEC akhir 2015.  Apalagi, berdasarkan data World Economy Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di urutan 55 dunia pada 2008 dan kemudian menjadi peringkat 50 dunia tahun 2012. Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura di peringkat tiga dunia, Malaysia ke-25, dan Thailand urutan ke-38.

Terkait hal ini, Rancangan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditargetkan akan selesai sebelum dimulainya AEC 2015. Menurut Anggota DPR Komisi VI Ferrari Romawi menyatakan bahwa UU tersebut sangatlah penting sebagai upaya Indonesia membentengi dari produk-produk impor yang akan membanjiri pasar dalam negeri seiring berlakunya AEC 2015. “Kami berharap agar Rancangan Undang-Undang Standardisasi bisa selesai sebelum AEC 2015,” ucapnya belum lama ini.

Ia menyatakan dengan AEC ini, masyarakat ekonomi ASEAN kedepannya diharapkan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Sehingga Asean bisa sejajar dengan Cina, Amerika, Uni Eropa. Seluruh Negara ASEAN bisa berintegrasi dan bersama-sama menjadi lebih bagus. Namun konsekwensinya pasar Indonesia pun dibuka.

Selain SDM (Sumber Daya Manusia) yang harus dipersiapkan untuk menyongsong AEC 2015 mendatang menurut Romawi adalah perlunya undang-undang ini.Selama ini,Indonesia hanya memiliki SNI (Standarisasi Nasional Indonesia), namun belum ada Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai payung hukumnya. Sementara di negara-negara ASEAN lainnya sudah memiliki Undang-undang Standardisasi.