NERACA

Jakarta - Bahan Bakar Nabati (BBN) menjadi salah satu cara buat pemerintah untuk mengurangi beban subsidi yang terlalu besar di Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam paket kebijakan, pemerintah sepakat untuk meningkatkan penggunaan biodisel atau BBN sebesar 10%. Namun begitu, harga biodiesel yang sekarang masih kurang menarik sehingga perlu kiranya diperbaiki.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berjanji akan memperbaiki harga biodiesel terlebih dahulu sebelum meningkatkan campuran pada BBM bersubsidi. Menurut dia, perbaikan harga biodiesel untuk menggairahkan para produsen biodiesel untuk memperbanyak produksinya. "Harga kita rapikan. Biar produsen biofuelnya juga bergairah," kata Jero di Jakarta, Rabu (16/4).

Sejauh ini, Jero menuturkan bahwa pemerintah sudah memiliki target campuran BBN pada BBM 10% dan sudah menjalankan target tersebut.  Rencananya target itu akan ditingkatkan menjadi 20% pada tahun ini. Peningkatan campuran BBN ke dalam premium dan solar sangat dipenting demi menekan subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah harus 'membakar' duit ratusan triliun rupiah untuk subsidi BBM.

Tak hanya itu, langkah ini juga bisa membantu pemerintah mengurangi impor BBM sehingga bisa memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. "Target kami 20%, Nanti pada 2015 semakin besar lagi," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina dan produsen biodiesel swasta sepakat menyusun formula harga pembelian bahan bakar nabati tersebut agar salah satu pihak tak dirugikan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan kedua pihak telah sepakat menyusun suatu kontrak yang menjamin pembelian biodiesel selama 3 tahun, termasuk ketika harga minyak sawit mentah (CPO) bahan baku biodiesel berada pada level tinggi. Kontrak akan diperbarui setiap 3 tahun sekali.

Saat ini, tutur Hidayat, telah dibentuk tim kerja (working group) yang beranggotakan Pertamina, Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menyusun formula tersebut. "Mereka dikasih waktu bekerja seminggu untuk menyatukan perhitungan harga, termasuk semua komponen yang ada, terus nanti dilaporkan ke Menko Perekonomian," kata Hidayat.

Pelaksanaan mandatory biodiesel ke BBM pada kelompok transportasi publik (PSO) dimulai September 2013 dari rencana semula Januari 2020. Sebelum September, kadar campurannya 2,5%. Pemanfaatan biodiesel 7,5% dari semula 1% pada pembangkit listrik juga dipercepat dari rencana awal Januari 2015. Akselerasi itu dilakukan mengingat impor minyak yang begitu besar dan menggerus neraca perdagangan dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

Impor minyak mentah dan hasil minyak tahun lalu US$18,9 miliar. Dengan mandatory itu, pemerintah berharap ada pengurangan impor sebesar US$4 miliar. Tahun lalu, dari kebutuhan biodiesel yang ditender Pertamina yakni 6,6 juta kiloliter (kl), hanya diperoleh 1,126 juta kl atau hanya 18%. Pasalnya, tender tersebut mengharuskan produsen mematok harganya dibawah harga solar impor atau mean of platts singapore minus alpha.

Padahal, selama 4 tahun terakhir, harga MOPS solar selalu di bawah biodiesel. Perhitungan itu dipakai sebagai referensi penetapan harga patokan ekspor yang juga merupakan harga indeks pembelian biodiesel oleh Pertamina. Akibatnya, dengan patokan harga itu, banyak produsen enggan mengikuti tender.