NERACA

Semarang – Berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 untuk budidaya perikanan. Acara yang digelar dari Selasa sampai dengan Kamis (17/4) menghadirkan beberapa pembicara ahli, kalangan dunia usaha dan para stakeholders yang berkaitan dengan budidaya perikanan.

Direktur Jenderal Budidaya Perikanan KKP Slamet Soebjakto mengatakan bahwa dalam setiap rencana Ditjen Budidaya akan tetap mengacu kepada pembangunan perikanan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan aspek sosial dan lingkungan. “Kita tetap akan mengacu kepada pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Namun tetap memperhatikan aspek teknologi, sosial dan lingkungan agar akuakultur tetap bisa berkelanjutan,” ungkap Slamet saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (15/4).

Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan memanfaatkan setiap potensi-potensi yang masih ada namun belum dimanfaatkan dengan baik seperti lahan-lahan tidur, tambak-tambak unggulan, kawasan laut serta kawasan sungai. “Secara total, kita baru memanfaatkan 6% lahan yang ada, artinya masih ada 94% yang belum dimanfaatkan. Tambak-tambak unggulan akan kita hidupkan, kawasan laut yang masih kosong kita akan budidayakan dan sungai kita akan coba budidayakan ikan patin,” ujarnya.

Dijelaskan Slamet, RPJMN ke 3 tahun 2015 – 2019, yang merupakan landasan pembangunan perikanan budidaya dalam 5 tahun ke depan, menuntut di susunnya kebijakan strategis yang mendukung pembangunan perikanan budidaya khususnya budidaya payau dan laut yang masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Salah satunya budidaya laut, yang pada tahun 2011 baru dimanfaatkan sekitar 3,69 % dari luas potensi sebesar 8,36 juta hektar.

“Salah satu kebijakan strategis yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mendukung pengembangan budidaya payau laut adalah mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya untuk kebutuhan ekspor yang berdaya saing. Produk budidaya payau dan laut memenuhi criteria ini, sehingga dalam lima tahun ini kita akan terus dorong pengelolaan dan produksinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tentunya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan atau sustainability sesuai dengan prinsip Blue Economy,” tambahnya.

Lebih lanjut Slamet mengatakan bahwa kebijakan strategis lainnya adalah mendorong peningkatan produksi dalam rangka menopang ketahanan pangan dan gizi masyarakat, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjamin terhadap pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. “Saat ini subsektor perikanan budidaya menjadi basis bagi penguatan ketahanan pangan nasional,” tukasnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah bahwa salah satu produk perikanan budidaya yaitu ikan bandeng, telah secara nyata memberikan share dominan terhadap inflasi. Bersama dua komoditas lain yaitu ikan tongkol dan ikan kembung, telah memberikan share terhadap inflasi rata-rata sebesar 0,56%. “Untuk itu saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan komoditas perikanan terutama ke 3 jenis komoditas di atas agar dimasukan dalam kategori barang kebutuhan pokok, karena telah memasyarakat dan menjadi bagian yang menguasai hajat hidup orang banyak.”, tambah Slamet.

Konsep Industrialisasi

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo menyatakan program di 2014 akan tetap mengusung misi industrialisasi kelautan dan perikanan. Sementara untuk tema rencana kerja KKP pada tahun 2014 ini yaitu pembangunan kelautan dan perikanan untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan ekonomi biru karena memang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP tahun 2013 konsep industrialisasi menjadi cerminan keberhasilan sektor kelautan dan perikanan nasional. “Konsep industrialisasi dengan pendekatan ekonomi biru telah menuai keberhasilan yang lauar biasa di tahun 2013, makanya kami tetap konsentrasi dengan konsep itu di tahun 2014 ini,” katanya.

Sharif menjelaskan, dari data IKU KKP 2013, menunjukkan hampir semua program yang ditetapkan KKP dapat di selesaikan dengan hasil baik. Dimana, produksi perikanan tangkap mencapai 19,56 juta ton atau melampaui 12% dari target yang ditetapkan 17,42 juta ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2013 mencapai 13,70 juta ton atau melampaui 17% dari target 11,63 juta ton. Demikian juga dengan produksi garam rakyat tahun 2013 mencapai 1,041 juta ton atau melampaui hampir 2 kali lipat dari yang ditargetkan KKP sebesar 545 ribu ton.

"Tingkat konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator utama tingkat konsumsi ikan nasional juga sudah mencapai 35,62 kg/kapita/tahun, naik dari 33,89 kg/kapita/tahun 2012 atau naik rata-rata 5,04% pertahun. Kenaikan ini juga diikuti dengan tumbuhnya nilai tukar nelayan yang sudah mencapai angka 104,34," jelasnya.

Sedangkan di bidang konservasi dan sumberdaya kelautan dan perikanan juga menunjukkan perkembangan positif. Dimana, luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 3.647 juta hektar atau melebihi dari target 3,6 juta hektar yang ditetapkan tahun 2012. Termasuk, jumlah penambahan kawasan konservasi perairan dari target 500 ribu hektar tercapai 689 ribu hektar atau melampaui target hingga 38%.

Adapun jumlah pulau pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 62 pulau atau melebihi dari target yang ditetapkan KKP sebanyak 60 pulau. “KKP juga menargetkan wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya KP dari target 40%, kini sudah tercapai 46,35%,” tegasnya.

Nilai ekspor hasil perikanan, lanjut Sharif, hingga data ini disampaikan sudah mencapai US$ 4,19 miliar. Kenaikan ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra tahun 2013 masih dibawah 10 kasus. Bahkan dari data pertumbuhan nilai ekspor dari 2011-2012 produk perikanan rata rata terjadi kenaikan hingga 11,62%, jauh diatas pertumbuhan ekspor Nasional yang hanya minus 6,25%.