NERACA

Jakarta - Tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik menjadi pangkal permasalahan defisit yang terus merundung Indonesia mulai defisit neraca transaksi berjalan hingga defisit neraca perdagangan. Beberapa kalangan menilai perlunya pemerintah menaikan harga BBM bersubsdi, beranikah Susilo Bambang Yudhoyono menaikan BBM subsidi sebelum masa akhir jabatannya yang akan habis tahun ini.

Ekonom Senior Bank Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan kenaikan BBM menurutnya akan mengurangi selisih antara harga jual BBM dengan harga keekonomian. Selisih harga itu   dijual Rp 6.500 per liter padahal harga keekonomian Rp 11 ribu. Itu yang akan memicu penyelundupan-penyelundupan, dan migrasi BBM subsidi ke non subsidi. “Kenaikan tersebut lebih baik dilakukan pada pemerintahan SBY sebelum habis masa jabatannya pada bulan Oktober 2014,” katanya di, Jakarta, Rabu (16/4).

Hal itu lebih disebabkan agar presiden baru nantinya tidak akan terbebani masalah subsidi dan lebih menggunakan subsidi untuk peningkatan infrastruktur Indonesia. Adapaun untuk kenaikannya menurutnya  paling tepat sekitar 30%. "Kalau DPR setuju bisa dilakukan pemerintahan SBY, kalaupun belum terealisasi bisa dilakukan antara Oktober hingga Desember, karena kalau DPR ganti toh sudah disetujui DPR saat ini," terangnya.

Namun, lanjut dia, apabila harga BBM tidak dinaikkan itu akan memicu krisis di Indonesia dalam jangka waktu ke depan dan memicu resiko defisit APBN akan melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Fauzi optimistis DPR akan menyetujui revisi alokasi anggaran APBN terutama mengenai alokasi subsidi terhadap BBM, karena itu akan mempengaruhi reputasi serta memicu permasalahan hukum DPR kali ini.

"Wacana tersebut sangat mungkin disetujui oleh DPR, karena kalau misal alasannya menjaga agar defisit APBN tidak melampau 3% dari PDB itu adalah alasan hukum, yang kalau dilampaui itu Presiden, Pemerintah dan DPR bisa disalahkan," paparnya.

Pada kesempatan yang berbeda, pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih mengatakan, masalah subsidi BBM tentunya akan dilimpahkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru nantinya. Pasalnya, tidak mungkin bagi pemerintahan saat ini untuk menaikkan harga BBM. “Yang pasti jadi permasalahan pemerintah dan DPR baru nanti. Karena tidak mungkin pemerintah saja”, tukasnya

Menurut Sri, pemerintah memang harus menaikkan harga BBM. Namun yang diharapkan, pemerintahan baru nantinya dapat mengelola APBN lebih baik, diantaranya subsidi menjadi lebih tepat sasaran kepada yang memerlukan. “Harga BBM bisa naik secara bertahap. Sampai 1.000 rupiah saya rasa tidak masalah kalau dialihkan ke infrastruktur dan usaha mikro.” Jelas dia.

Dengan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, kata Sri, tentu dapat menggerakkan perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. “Saya kira yang penting masyarakat sejahtera, pembangunan infrastruktur, pelabuhan, jembatan tentunya akan membuat ekonomi meningkat”, imbuh Sri.

Seperti diketahui, saat ini permasalahan subsidi BBM lebih karena tidak tepatnya sasaran. Pengelolaan APBN masih jauh dari yang diharapkan. “Sehingga jika dana dari subsidi bisa dialihkan kepada sistem jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan akan lebih membantu masyarakat yang memerlukan”, tandasnya. [agus]