Pemerintah Tak Serius Kelola Perbankan Syariah

Jumat, 05/08/2011

NERACA

Jakarta - Ironis. Itulah gambaran kongkret lambannya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. pasalnya, meski dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, market share syariahnya masih berkutat di level 3,3% (semester I-2011). Akibatnya, investor termasuk asing lebih suka menanamkan uang di perbankan konvensional ketimbang perbankan syariah.

Mundurnya beberapa bank baik swasta untuk mengakuisisi bank Muamalat, misalnya, menggambarkan bukti rendahnya minat investor untuk melirik perbankan syariah di negeri ini.

Menurut Guru Besar FE Universitas Trisakti Prof Dr. Sofyan S Harahap, langkanya investor yang melirik industri perbankan syariah, sebenarnya disebabkan karena ketidakseriusan pemerintah untuk menggarap industri perbankan. “Bukan karena minat investor yang menurun atau kredibilitas dari bank syariah itu sendiri”, tandas Sofyan kepada Neraca, Kamis (4/8)

Dia mencontohkan, pengelolaan dana pemerintah terkait dengan dana ibadah haji. Hingga kini dana umat untuk keperluan ibadah haji masih dikelola bank-bank konvensional, tujuannya jelas untuk meraup keuntungan dari pendapatan bunga. Padahal, menurut Sofyan, hal tersebut jelas suatu tindakan yang salah. Mengingat dana tersebut adalah dana kepentingan ibadah, dan tidak semestinya menjadi lahan bisnis bagi pemerintah.

”Pengelolaan uang negara itu selalu bernuansa bunga dan kalau di bank syariah itu kan bunganya fixed. Kalau pengelolaan uang di pemerintah itu aturannya harus diketahui bunganya. Seperti pengelolaan dana abadi umat, itu memang salah, kenapa dana abadi umat itu ditempatkan di tempat yang haram. Itu Rp20 trilliun loh, kalau masuk semuanya ke bank syariah itu kan bisa membantu pertumbuhan, jadi bisa naik”, papar Sofyan.

Faktor berikutnya, menurut dia, ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan ketika berada pada sistem perbankan syariah. Salah satunya keuntungan-keuntungan pribadi. Pada perbankan syariah, keuntungan pribadi tidak mudah didapatkan layaknya sistem perbankan konvensional. ”Kemudian, mungkin disitu (bank syariah) ada keuntungan-keuntungan pribadi yang bisa hilang dari sistem perbankan syariah. Di bank syariah itu nggak bisa main bawah tangan, ” jelas Sofyan.

Sementara di mata pakar ekonomi syariah Agustianto, keengganan investor menempatkan uangnya di syariah disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai bank syariah Indonesia. Sehingga wajar saja jika para investor terbiasa dengan bank konvensional. “Harus ada intervensi dan perhatian serius dari pemerintah. Faktanya, keterlibatan pemerintah selama ini di syariah nol besar,” ujarnya kemarin.

Selain itu, lanjut Agus, jika pemerintah memang serius menggarap pasar syariah, maka harus dibentuk dua atau tiga BUMN Syariah, yang tentunya berdiri sendiri bukan dari spin-off. Alasannya, pendirian bank syariah di Indonesia muncul dari keinginan masyarakat yang tentunya harus diakomodir pemerintah. “Makanya saya tidak heran kalau regulasinya nggak jelas. Wong, mereka cuma tahu kulitnya saja bukan dagingnya,” tegas Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini.

Terkait dana abadi umat haji yang disimpan 100% di BUMN Konvensional oleh Kementerian Agama, Agus menuturkan hal ini karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi penanaman uang, baik di bank syariah maupun konvensional, maksimal Rp2 miliar.

Edukasi Nasabah

Sedangkan pengamat perbankan Paul Sutaryono lebih menyorot pada minimnya edukasi nasabah, termasuk kepada nasabah pemerintah. “Ini kan tugas BI dan bank syariah bersangkutan untuk mengedukasi masyarakat. Bahwa ada nilai positif dan sekaligus kekurangan dari bank syariah. Harus diungkapkan madu dan racunnya. Kalau hanya diserahkan pada BI ya saya kira kurang optimal”, ujarnya, Kamis.

Paul menambahkan, bank syariah itu masih baru. Masyarakat atau investor belum tahu, belum banyak dikenal dan belum akrab. Apalagi mengenai perhitungan untung ruginya. “Pengenalan dengan persis, itu penting, dimana harus ada perbandingan antara bank syariah dengan yang konvensional. Jadi kalau menurut saya lebih ke arah situ sebabnya bank syariah saat ini masih belum dilirik secara maksimal”, ujarnya.

Paul pun membandingkan dengan Malaysia, dimana negeri jiran itu selain memiliki pengalaman yang lebih banyak, sturan disana juga jelas dan mendukung investasi pada bank syariah. “Dukungan pemerintah dan bank sentralnya sangat kuat. Berbeda dengan di Indonesia yang belum mampu memanfaatkan pasar dalam negeri. Padahal potensinya luar biasa besar ke depan”, tegas Paul. munib/ardi/salim/rin