Kembalikan Jadi Negeri Agraris dan Maritim

Dari awal berdirinya negeri ini, Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara maritim dan agraris. Panjang garis pantainya terpanjang kedua di dunia.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km sesuai yang diumumkan PBB pada 2008. Namun data tersebut dianulir oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 yang berhasil mengadakan survei ulang. Hasilnya, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 km. Sedangkan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia adalah Kanada yaitu  202.080 km.    

“Karena itu harus dipetakan kembali untuk mengukur seberapa banyaknya sumber daya alam yang terkandung di bumi Nusantara ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo, kepada Neraca, pekan ini. Sebagai negara pertanian, kata dia, tentu layak Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan.

Karena itu dia berharap, pemerintah kembali berkonsentrasi mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara maritim dan juga negara agraris yang kuat. Itu sebabnya, Firman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil mengembangkan sektor  pertanian menjadi industrI pertanian olahan dan mengoptimalkan peran sebagai negara maritim dengan hasil perikanan yang banyak.

Hingga November 2013, produk hasil olahan perikanan mencapai 5,16 juta ton atau naik 6,8% dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan sebanyak itu mampu menghasilkan pendapatan sebesar  US$ 3,77 miliar dan diperkirakan meningkat hingga US$ 4,5 miliar di akhir tahun ini. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Soetardjo, negara tujuan ekspor olahan ikan antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Di akhir 2013, kontribusi sektor pertanian mencapai Rp 291,79 miliar, atau naik  14,28% dari tahun 2012.     

 "Kami yakin sektor kelautan dan perikanan memiliki peran sangat penting dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku bagi industri, sumber penerimaan devisa, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat," tuturnya.

 

Untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor perikanan dn kelautan, kata Firman, diperlukan banyak regulasi. “Tentu, yang kita buat adalah regulasi yang harus berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pihak asing,” kata Firman dari Fraksi Partai Golkar DPR.

 

Dia pun mengungkapkan, tidak ada satu negara pun yang mau lebih mengutamakan menjunjung keputusan World Trade Organization (WTO). Contohnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sejak 1993 tetap saja memberikan subsidi kepada petani untuk empat komoditas unggulan, yaitu gandum, kedelai, jagung dan kapas.  

 

Agar tidak tergantung dari impor, Firman mengusulkan dibentuknya lembaga penyangga pangan nasional. Lembaga itu pulalah yang akan menyiapkan program menuju terwujudnya swasembada pangan.    

 

Nasionalisme Baru

Sejak Orde Baru hingga saat ini, Partai Golkar terus dipercaya bergaung di koalisi pemerintahan, walaupun Golkar tak memimpin menjadi RI-1. Bagaimana dengan kabinet baru hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014 ini? Peluang capres dari Partai Golkar yaitu Aburizal Bakrie diprediksi lebih kecil dibandingkan dua calon presiden (capres) lainnya yaitu Joko Widodo dari PDIP dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

 

“Kalau dipercaya untuk ikut bergabung di pemerintahan, kami siap dengan visi dan misi ekonomi kerakyatan yang mengutamakan stabilitas pangan,” ujarnya. Menurut Firman, hal itu merupakan bentuk nasionalisme baru yang harus diemban Golkar.

 

Bentuk nasionalisme baru adalah menyiapkan sejumlah regulasi terkait dengan keberadaan perusahaan asing yang saat ini menguasai sebagian besar sumber daya manusia di sekitarnya.  “Kalau diajak, kami sudah menyiapkan sejumlah rancangan regulasi, antara lain divestasi, termasuk divestasi terhadap saham Freeport. 

 

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…