(Oleh Bani Saksono, Harian Ekonomi Neraca)

Sejak awal, keberadaan orde reformasi pada 1998 hingga sekkarang adalah bagaimana menanggalkan seluruh atribut yang berbau Orde Baru (Orba). Tanpa peduli, tanpa kecuali,  dan tak bersisa. Seluruh tatanan kehidupan Orde Baru dibabat habis.

Bahkan cenderung era reformasi itu tak mengenal etika, tata krama, dan tata kelola. Penyebabnya adalah adanya evoria kekuasaaan rakyat, baik dilihat dari sudut kekeluargaan,  Yang penting  bagaimana mengawal evoria itu menjadi program yang mampu membawa warga masyarakat pada tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik di semua aspek kehidupan: sosial, ekonomi, politik, juga budaya.

Namun, kenyataannya, mulai muncul kesadaran kolektif bahwa tak semua tinggalan Orba jelek dan harus dibuang ke laut. Contohnya, ketika kaum kapitalis yang syarat modal mencoba mempengaruhi sektor perekonomian  Indonesia. Sadar atau tidak sadar, Indonesia  telah hanyut pada arus pergaulan yang dikendalikan oleh kaum padat modal.

Akibatnya, saat ini Indonesia terseret dan terjerat untuk mau tidak mau harus kut menerapkan faham ekonomi liberal. Investasi asing ditukar dengan saham perusahaan strategis. Dampaknya adalah, kini sejumlah perusahaan strategis di sektor telekomunikasi dan perbankan dikuasai pemodal asing. Sebut saja perusahaan itu, antara lain PT Indosat, PT Telkomsel, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Niaga, Bank Indonesia Internsional (BII), dan sebagainya. Itu terjadi di era pemerintahan yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.

Yang sudah lebih dulu ada dan bercokol menguasai pertambangan tembaga di tanah Papua adalah Freeport dengan nilai kontrak karya (KK) yang tak sebanding dan  cenderung merugikan negara. Itu sebabnya, di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Amerika Latin dan Karibia.     

Jika berpegang pada Pasal 33 UUD 194, maka sudah seharusnya  negara mengambil alih seluruh aset yang menguasai hajat hidup orang banyak.  

Demikian juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketika kita tidak bisa berharap banyak dengan rezim pemerintahan yang dipimpin Presiden Susio Bambang Yudhoyono, yang menjadi tumpuan harapan adalah presiden pengganti, siapapun yang terpilih dalam pemilu presiden pada 9 Juli yang akan datang.  Mka dari itu, marilah kita pilih calon presiden yang kita yakini bakal mampu mewujudkan cita-cita luhur yang sesuai dengan UUD 1945. []