Agung Sujatmoko: Kembalikan Jati Diri Ekonomi Bangsa

Agung Sujatmoko: Kembalikan Jati Diri Ekonomi Bangsa

 

Sejatinya ekonomi Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong. Namun, tenyata, sejalan dengan berkembangnya peradaban dan pergaulan dunia, telah menyeret Indonesia ke arus globalisasi yang menjurus pada pasar bebas.

Artinya, kata Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sujatmoko menyatakan, arus globalisasi telah menyeret Indonesia untuk mengikuti arus liberalisasi yang dikuasai kelompok investor atau pemodal. Menurut Agung, tak seharusnya terbawa arus, tapi sebaliknya, sebagai salah satu negara, Indonesia justru memainkan peran yang cukup sentral yang membawa nilai-nilai ekonomi kerakyatan.

Sejauh mana para calon presiden period 2014-2019 memiliki visi dan misi menggerakkan ekonomi kerakyatan?

Saya belum melihat visi dan misi yang menjurus pada konsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan cita-cita para founding father negeri ini yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Kalau begitu apa yang harus dilakukan agar kita kembali ke khhittah yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 33? Yang kami harapkan adalah bagaimana kita kembali membangun ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sekarang ini, di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi Indonesia sudah diubah dan mengikuti faham yang berlaku secara global, yaitu ekonomi liberal yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Kami melihat, dalam kurun waktu setelah tumbangnya era Orde Baru, seluruh tatanan perekonomian kita lebih banyak menservis kepentingan investor asing. Dan, sebaliknya, pemerintah tak banyak memberikan andil dalam upaya memajukan berbagai sektor ekonomi dalam negeri. Keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal sangatlah sumir.

Apa contoh kongkretnya?

Contohnya, data tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak jelas. Termasuk tingkat efektivitas program itu. Memang, kami mengakui Kementerian Koperasi dan UKM dengan segala program kongkret yang coba dijalankan. Banyak program dan sumber dana yang dialirkan ke koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhasil.

Namun, ketika satu kementerian itu dikuasai atau dipegang oleh menteri yang ternyata merupakan fungsionaris partai, maka kesan pertama adalah kementerian itu akan menjadi bancakan atau semacam bagi-bagi hadiah. Prestasi yang diraih Kementerian Koperasi dan UKM itu sering kali terganggu oleh anggapan miring bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah menjadikan sebagai alat kepemimpinan partai. Contoh lainnya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang merupakan binaan Kementerian Pertanian (Kementan). Tapi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan keberadaannya dipertanyakan karena terdapat campur tangan politis.

JIka demikian apa harapan kita ke depan?

Harapan kami, siapapun yang terpilih, presiden mendatang harus peduli dan saling tegor sapa di jalanan. Beri kesempatan rakyat untuk bersatu, bebas berkreasi, dan berproduksi dan mewarnai pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dbutuhkan oleh para pelaku usaha adalah jaminan keamanan dan regulasi yang adil dan melindungi.

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…