Yang diharapkan para pelaku pasar lokal adalah perlindungan pemerintah terhadap produk lokal dan sebaliknya, jangan terlalu menggantungkan apalagi mentradisikan impor produk asing.

Itulah yang dilontarkan Totok Surianto Hendrik, seorang pedagang di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Mewakili rekan-rekan sesama pedagang yang senasib, Toto mendesak agar pemerintah jangan mengagung-agungkan barang impor, jika produk lokal sudah mencukupi. Jika tidak cukup, ya harus mengupayakan menambah kapasitas produksi, jangan buru-buru membuka keran impor.

Harapan itu dilontarkan kepada siapapun Presiden yang akan terpilih dalam pemilihan umum presiden pada Juli 2014 tahun ini. “Siapapun yang naik, kami mohon keran impor jangan terlalu dibuka. Sebab, jika tidak, kita akan kebanjiran barang-barang produk asing, dan Indonesia hanya akan jadi pasar saja,” kata Toto yang juga pengurus Himpunan Pengusaha PribumI Indonesia (Hippi) DKI Jakarta.

Menurut Toto, jika pemerintah membiarkan pasar-pasar dibanjiri produk asing, diyakini barang-barang lokal tak mampu bersaing dan bisa terpuruk di negeri sendiri dan bangkrut. Dia menambahkan, saat ini,masyarakat kita sedang dihinggapi penyakit yang penting murah. Dan, pedagang yang mampu menjual barang dengan harga murah kebanyakan adalah barang impor, selundupan lagi.

“Konsumen kita sekarang tidak berpikir rasional, yaitu lebih memilih harga yang penting murah, walaupun kualitasnya lebih rendah,” katanya kepada Neraca. Toto pun mengakui, nyaris seluruh pasar-pasar di Jakarta dijejali oleh produk asing. Ada dua hal yang menjadi pemicunya. Pertama, karena bang tersebut memang tidak diproduksi di dalam negeri. Kedua, barang impor itu harganya bisa lebih murah dari buatan lokal. Sebut saja, Pasar Tanah Abang, Mal Mangga Dua, Pasar Senen, juga Pasar Cipulir. Berlakukan SNI Toto pun mengaku bahwa dagangannya, kebanyakan pipa, mayoritas dari luar.

Karena itu diperlukan keberpihakan pemerintah, dalam bentuk perlindungan terhadap produk lokal dan memberlakukan standar nasional Indonesia (Standar Nasional Indonesia). “Jadi pemberlakuan SNI terhadap barang impor juga diperlukan agar masyarakat mendapat jaminan barang yang berkualitas,” ujarnya. Terhadap rencana pemberlakuan SNI bagi seluruh produk lokal, Ketua Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves Chandra Yuwono juga mengingatkan agar pemerintah tidak semena-mena terhdap produk lokal yang belum memiliki nomor SNI. “Seharusnya, pemerintah memerketat barang impor yang masuk dan memberikan kemudahan bagi produk lokal agar mampu bersaing dengan asing. Bentuk kepeduliannya adalah memberlakukan SNI secara ketat di kalangan barang impor.

Sedangkan bentuk kepedulian terhadap produk dalam negeri, adalah memberikan kemudahan mengurus SNI. “Jika fair, barang kita bisa bersaing dengan asing, bahkan mampu menembus pasar di luar negeri,” kata Chandra yang menjual berbagai bentuk dan model mainan anak-anak. Tanpa pemberian kemudahan memperoleh nomor SNI, Chandra khawatir dirinya akan dikejar-kejar aparat, bahkan bukan tidak mungkin tokonya diancam dicabut izinnya karena masih memperdagangkan barang-barang yang belum didaftarkan ke SNI.

Padahal, masih banyak produk asing yang tak menerapkan SNI, tapi kenyataannya bisa lolos di pasaran. Pelaku usaha lainnya, Randi Wibawa yang tergabung dalam HImpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta mengatakan, para pengusaha adalah bagian dari tulang punggung ekonomi nasional. “Jangan sampai nanti para pengusaha muda kita tergusur oleh perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dengan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah,” kata Randi.

Yang terang, ketiganya sepakat agar pemerintah tidak kehilangan jati dirinya sebagai pengawal perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, dan mengutamakan kebersamaan serta gotong royong. “Tanpa berani memberikan perlindungan kepada produk sendiri, tak beda bahwa pemerintah kita lebih mengutamakan asing. Pertanyaannya, mengapa? Dan ada apa?” ujar Toto mencoba mewakili keluhan rekan-rekan sesama pedagang.