Jakarta - Pada tahun 2015 nanti, akan menjadi babak baru bagi perkembangan perekonomian negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara dengan pembentukan ASEAN Economic Comunity (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut memberikan harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan, dalam skala yang lebih tinggi lagi. Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dalam acara peresmian Klinik Promutu KUMKM di Jakarta, Selasa.

Kementerian Koperasi dan UKM mendirikan klinik produktivitas mutu (promutu) bagi koperasi dan UMKM sebagai media bagi mereka untuk mengakses layanan terkait peningkatan kualitas produk. "Klinik Promutu didirikan sebagai media bagi KUMKM dalam mengakses berbagai layanan," kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Selasa, dalam acara peresmian Klinik Promutu KUMKM.

Untuk meningkatkan daya saing, kata Menkop, dalam pasar persaingan ASEAN nanti, khususnya di bidang peningkatan produktivitas dan mutu produk UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan langkah-langkah strategis.

Secara kumulatif telah melakukan fasilitasi Pendaftaran HKI, Pendaftaran Sertifikasi SNI/ISO 9001-2008 /HACCP serta Sertifikat Halal bagi sekitar 3500 UMKM. “Fasilitasi  tersebut  tentunya masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada”, ungkap Syarifuddin.

Permasalahan penerapan standarisasi dan sertifikasi produk bagi UMKM dan koperasi cukup kompleks, sebagian besar disebabkan karena UMKM dan koperasi  sendiri  yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan standarisasi dan sertifikasi tersebut. “Kebanyakan dari mereka baru menyadari hal ini justru ketika pesaing-pesaing produknya meniru merek, bentuk produk atau kesamaan ciri khas lainnya dan masuk ke pasar secara bersama-sama dengan produknya sendiri”, kata Menkop.

Oleh sebab itu, lanjut Menkop, pihaknya memandang penting bahwa pendirian Klinik Promutu diharapkan dapat menjadi jembatan bagi UMKM dalam mengakses layanan standarisasi dan sertifikasi produk dalam upaya meningkatkan daya saing KUMKM.

Ia mengatakan klinik itu akan melayani konsultasi KUMKM dalam hal pemanfaatan HKI, penerapan kehalalan produk, pengembangan desain merek dan kemasan, serta peningkatan manajemen dan mutu KUMKM.

Sebagai tahap awal, kata dia, konsultan yang sudah siap adalah Ronggolawe, SH, MH. LLM sebagai Konsultan Pemanfaatan HKI, Konsultan Penerapan Kehalalan Produk Tati Maryati, SSI., dan Konsultan Desain Kemasan Raden Kusdini, SSr. "Produk KUKM sebagus apapun, tidak akan ada artinya kalau kualitasnya tidak memenuhi standar mutu. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar mutu seperti SNI, ISO, HACCP, dan GMP," kata Menteri.

Ia juga menekankan perlunya KUMKM untuk melakukan sertifikasi produk, termasuk sertifikasi HKI dan sertifikasi halal. "Jangan lupa bahwa KUMKM juga perlu pengembangan kualitas produk dan kemasan produk," tukas dia.

Menkop menambahkan pendirian klinik promutu merupakan salah satu upaya mempersiapkan pelaku UMKM untuk menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Dalam kaitannya dengan produk KUMKM kita, pertanyaannya adalah bagaimana KUKM tetap bertahan hidup dan ikut memberi sumbangan yang berati bagi penyiapan produk dan memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh perdagangan bebas," tuturnya.

Menurut Menkop, pemberlakukan kebijakan MEA  merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM dan Koperasi  di negara-negara ASEAN. “Persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan di uji di sini” tandas dia.

Dia berharap, pelaku UMKM dan koperasi yang memproduksi barang maupun jasa, mulai sekarang meniingkatkan kualitas produk serta lindungi produk tersebut melalui penerapan dan pemanfaatan HKI, Sertifikasi dan Standar Mutu, serta buatlah produk agar dicintai konsumen.

“Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga sesuai dengan kualitas, pasti anda akan bisa bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya”, tukas Menkop.