NERACA
Jakarta – Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) yang telah dilansir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, salah satu lembaga negara yang dianggap gagal dalam mengelola anggran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terutama kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga yang mengurusi masalah infrastruktur jalan.
BPK menilai Otoritas pembangun dan pengelola jalan raya di seluruh Indonesia itu diduga tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Hal itu terlihat dari proses pemeliharaan jalan maupun jembatan yang diawasi BPK di 10 provinsi.
Bahkan,BPK menyebutkan anggaran Rp106,9 miliar yang terus digelontorkan Kementerian PU kepada beberapa proyek jalan raya dirasa auditor negara tak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. "Sejauh ini anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak efektif dalam mengelola jalan dan ini berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang," kata Ketua BPK Hadi Purnomo, di Jakarta Senin (14/4).
Total panjang jalan yang dirasa BPK bermasalah sepanjang semester II tahun lalu mencapai 38.569,82 kilometer. Contoh lemahnya kinerja Bina Marga Kementerian PU adalah penggarapan ruas tol Ciasem-Pamanukan yang molor. Belum lagi pembiaran pelanggaran batas muatan kendaraan truk di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). "dari hasil temuan itu mengindikasikan adanya pelaksanaan perawatan yang kurang terkoordinasi dan tidak efektif sehingga mengakibatkan kerusakan jalan," ujarnya
Pemeriksaan keuangan jalan dan jembatan merupakan program prioritas BPK selama Juli-Desember 2013. Ini tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai perawatan jalur Pantura, selepas Lebaran. Adapun pemeliharaan jalan yang selalu menjadi sorotan adalah jalan jalur mudik, yang masih menjadi pantauan BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggaran yang besar dan rutin dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalur pantura mengundang kecurigaan publik.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, dana perbaikan jalan di sisi utara Pulau Jawa itu mencapai Rp 1,2 triliun. Perbaikan dan pemeliharaan ini mencakup jalan sepanjang 1.300 kilometer. [agus]
