NERACA

Jakarta----Pemerintah mengakui realisasi penerimaan pajak saat ini belum mencapai target. Karena itu pada semester II 2011 perlu dicari strategi untuk pencapaian target tersebut. "Pajak belum mencapai target. Untuk itu kita akan genjot di semester II-2011," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta,4/8

Hanya saja, kata mantan Kepala Bapepam LK, realisasi penerimaan pajak saat ini sudah  mencapai sekitar 50% dari target. "Ya, sekarang ini saya baru capai separuhnya. Kalau 50% sepertinya sudah tercapai," tambahnya.

Terkait tunggakan pajak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas, Fuad menegaskan hal itu sebenarnya merupakan wewenang BP Migas. "Dari dulu itu wilayahnya BP Migas," tandasnya

Lebih jauh Fuad mengaku Ditjen Pajak baru mulai masuk ke pajak untuk sektor migas baru-baru ini saja. "Kita masuk lebih besar sekarang ini. Kita masuk ke operator migas ini, sebelumnya kan BP Migas," jelasnya.

Sebelumnya, target penerimaan pajak 2011 dinaikkan 3,1% menjadi Rp875,7 triliun. Target itu tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun 2011. Jika mengacu pada target sebelumnya, usulan Ditjen Pajak ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya sebesar Rp877 triliun. Sementara dalam APBN 2011, pemerintah memasang target sebesar RP850,3 triliun.

Catatan Ditjen Pajak, target penerimaan pajak pemerintah tersebut terdiri dari penerimaan negara oleh Ditjen Pajak sebesar Rp698,44 triliun, Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp115,02 triliun,  Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp63,55 triliun. Namun, penurunan penerimaan negara dari sektor PPh Migas sebesar Rp2 triliun, menyebabkan target semula diturunkan menjadi Rp875,7 triliun. Penerimaan sektor PPh migas turun akibat penurunan kurs rupiah.       

Belum lama ini,  Kepala BP Migas R Priyono menegaskan, masalah tunggakan pajak di antara belasan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme perundangan perpajakan. "Kami (BP Migas) mendukung penyelesaian tunggakan perpajakan yang berlarut-larut (dispute) oleh KKKS melalui mekanisme perpajakan," kata Priyono belum lama ini.

Priyono memaparkan, sesuai keputusan pertemuan 21 Juni lalu, masalah dispute tunggakan pajak tersebut adalah tentang tax treaty dan royalties pengalihan interest.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beberapa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menerapkan tarif branch profit tax atau pajak atas bunga dividen dan royalti (PBDR) yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan domisili KKKS.

"Tarif tersebut biasanya lebih rendah dari PBDR yang berlaku yakni 20 persen dan mengakibatkan penerimaan pajak pun berkurang. Sehingga, konsep 85-15 persen dalam kontrak bagi hasil tidak semuanya tercapai," imbuhnya.

Priyono berharap, penyelesaian masalah pajak sekira Rp1,6 triliun pada periode 1991-2008 dilakukan sesuai peraturan perundangan pajak yang berlaku.  **cahyo