NERACA

Jakarta - Indonesia tengah menggelar pesta demorasi 5 tahunan untuk pemilihan calon legislative yang bakal memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Pemilihan ini salah satu konsekuensi negara penganut sistem demokrasi adalah menggelar pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin bangsa di masa mendatang.  Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) pemilu merupakan bagian dari sistem politik yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional.

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan dalam memili calon pemimpin rakyat tidak bisa main-main. Sebab, pemimpin Indonesia baik legislatif maupun eksekutif, punya peran penting menjadi nahkoda sebuah negara yang sangat besar. Karena tidak bisa dipungkiri, pemimpin Indonesia akan mendapat sorotan di dunia internasional.

"Saya melihat semua optimis bahwa Indonesia bisa memilih yang baik dan optimisme saya itu terlihat dari seminggu terakhir ini bahwa calon-calon di legislatif atau calon di pimpinan pemerintahan dan negara ada nama-nama yang diharapkan baik oleh masyarakat nasional maupun internasional," ujar Agus di Jakarta, Rabu (9/4).

Menurutnya, kondisi tersebut bakal mempengaruhi ekonomi nasionala di masa mendatang. Jika Pemilu berjalan baik, dipastikan membawa dampak positif pada perekonomian nasional. Terlebih jika pemimpin nasional yang terpilih sesuai kehendak rakyat dan diapresiasi dunia internasional.

"Kelihatannya memang dukungan terhadap kegiatan ekonomi Indonesia baik di pasar keuangan, pasar modal ataupun dalam indikator-indikator ekonomi lainnya," ucapnya.

Walaupun begitu, harus diakui bahwa itu tidak mudah mengingat masyarakat Indonesia belum sepenuhnya melek politik. Gempuran partai politik dan visi misi calon pemimpin di ruang publik hingga di ranah media sosial tidak sepenuhnya bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Hanya kalangan tertentu saja.

"Kita harus mengakui bahwa masyarakat Indonesia besar tapi pendidikan belum tinggi jadi risiko ada. Kita harus dapat meyakinkan masyarakat Indonesia melek politik," katanya.

Dimata pengusaha Pemilihan umum 2014  diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu memberi harapan baik bagi dunia usaha.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Ismed Hasan Putro menuturkan, tahun 1960-an pendapatan per kapita Indonesia pernah mengalahkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar US$100 atau setara dengan Malaysia dan Korea Selatan. Sedangkan pendapatan per kapita RRT saat itu masih di bawah US$50.

Namun, kondisi itu tidak bisa dipertahankan dan berubah secara signifikan pada tahun 2000 dengan pendapatan per kapita Taiwan sudah US$23 ribu, Korea Selatan US$20 ribu, Malaysia US$6.500, dan Indonesia hanya US$ 3.500.

"Saya berharap siapapun Presidennya, seharusnya pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 minimal US$5.000," ujar

Menurut Ismed, dengan pemerintahan baru dan siapapun Presidennya, dunia usaha ingin pemimpin yang dapat mengatasi empat point penting yang menurutnya dapat mengganggu iklim usaha di Tanah Air.

Pertama, persoalan utang luar negeri yang sudah mencapai lebih dari Rp2.000 triliun. Permasalahan kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak tinggi lebih dari Rp300 triliun, dan yang ketiga, impor pangan dengan nilai lebih dari Rp300 triliun.

"Ini yang paling krusial, yaitu mengurangi jurang kemiskinan dan kekayaan yang sudah terlampau besar. Contohnya, banyak orang kaya di Menteng, tapi banyak orang miskin di Banten. Padahal Banten dan Menteng jaraknya dua jam saja," Jelas Ismed.

Lanjut Ismed, persoalan kesenjangan dapat menjadi agenda besar untuk partai politik dan Presiden baru. "Kita harus terus menerus menagih janji kepada elit politik. Saya juga minta kepada mereka jangan hanya janji-janji ke dunia usaha kalau tidak bisa merealisasikannya," ujar Ismed. [agus]