Besok ( 9 April 2014), bangsa Indonesia sudah saatnya menggelar pesta rakyat yang lebih harmoni untuk secara bebas, langsung dan rahasia memilih calon legislator yang siap duduk di DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Bila di waktu lalu pemilu sering dikaitkan dengan isu negatif dan peristiwa yang menakutkan seperti kerusuhan, kekacauan, dan anarkistis, pemilu sekarang harus diibaratkan dengan isu-isu positif dan ekspektasi-ekspektasi yang mencerdaskan bangsa di masa depan.

Pemilu pada hakikatnya adalah garda depan bagi bangsa ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Tugas segenap komponen bangsa untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemilu merupakan tahapan demokrasi yang bakal mengantarkan bangsa Indonesia ke era kemakmuran yang adil dan merata. Mampu menyakinkan rakyat tentang pemilu aman, bebas, jujur, dan adil sama pentingnya dengan proses pemilu itu sendiri.

Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk merasa khawatir dengan penyelenggaraan pemilu. Apalagi secara historis, bangsa ini tidak pernah terjebak dalam kisruh pemilu, termasuk saat pesta demokrasi paling kritis digelar pasca-tumbangnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Sungguh tidak berdasar jika Pemilu 2014 dikait-kaitkan dengan kerusuhan dan anarkistis.

Pemilu 2014 jelas sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dari sisi keamanan, aparat sudah siap. Rakyat pun kini jauh lebih cerdas, sehingga mereka akan lebih selektif dalam menjatuhkan pilihan kepada calon presiden (capres) dan calon anggota legislatif (caleg). Politik uang (money politics) juga juga sudah bukan zamannya lagi, karena proses penegakan hukum sudah lebih memadai. Selain itu, keterbukaan arus informasi yang ditandai meluasnya penggunaan telepon genggam dan media sosial akan turut mendorong pemilu yang lebih berkualitas.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, wajar jika kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa para investor, terutama investor asing, ramai-ramai sedang ancang-ancang melirik ke Indonesia. Begitu Pemilu 2014--terutama pilpres-- terselenggara dengan baik dan aman sesuai ekspektasi, maka investor akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan merealisasikan investasinya.

Harapan bahwa investor asing akan menyerbu Indonesia bukan khayalan belaka. Berdasarkan hasil survei Japan Bank for International Cooperation (JBIC) terhadap 488 perusahaan Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia kini menempati urutan teratas tujuan investasi, dari sebelumnya urutan ketiga. India menyusul di urutan kedua, diikuti Thailand. Tiongkok yang dalam 21 tahun terakhir menempati urutan pertama, turun di urutan keempat.

Terpilihnya Indonesia sebagai tujuan utama investasi bukan tanpa sebab. Dengan penduduk hampir 250 juta, ekonomi yang terus tumbuh, kelas menengah yang berlimpah, dan dengan daya beli yang kuat, Indonesia adalah pasar yang amat renyah bagi produk apa pun. Itu sebabnya, mereka akan berebut membangun industri manufaktur di Indonesia sebagai strategi mendekatkan basis produksi dengan pasar guna menekan biaya distribusi dan pemasaran. Dengan membangun industri di Indonesia, mereka pun bisa melebarkan pasar ke negara-negara lain di ASEAN.

Kita tidak boleh lupa, Indonesia dalam satu hingga dua dekade mendatang bakal memasuki siklus yang disebut bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Saat bonus demografi datang, pertumbuhan ekonomi bakal melonjak, pendapatan per kapita melambung, dan sektor-sektor produksi akan tumbuh luar biasa pesat. Inilah sesungguhnya yang sedang diantisipasi para investor asing.

Sudah bisa ditebak maraknya investasi, terutama investasi asing, akan membuat roda perekonomian berputar lebih kencang. Ekonomi nasional akan tumbuh lebih pesat. Lapangan kerja bakal banyak tersedia. Angka pengangguran bisa ditekan. Jumlah penduduk miskin berkurang. Bangsa Indonesia akan maju dan sejahtera.

Namun, harapan optimisme Indonesia menjadi lebih baik akan pudar, jika ternyata penyelenggaraan pemilu tidak sesuai harapan. Di sinilah pentingnya seluruh komponen bangsa, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu –seperti capres, caleg, dan Komisi Pemillihan Umum (KPU)-- mengedepankan pelaksanaan pemilu yang bersih dan menjunjung etika tinggi, serta membawa nama besar kepentingan nasional harus dijaga secara utuh.

Bagaimanapun, kita semua sadar dan sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu yang aman baru merupakan tahap ujian awal untuk mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Artinya, siapa pun pemimpin yang terpilih, akan tetap sia-sia jika mereka gagal mengemban amanat rakyat. Wakil rakyat yang terpilih tentu harus mampu dan mau mendengar suara rakyat, dan memiliki visi jauh ke depan yang rasional dan terukur kapasitasnya. Semoga!