NERACA

Jakarta - Dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia harus memperbaiki sumberdaya manusia (SDM) agar dapat bersaing dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Pasalnya selama ini, Pemerintah tidak memberikan peluang dan porsi besar kepada tenaga kerja lokal, melainkan lebih mempercayakan ke tenaga kerja asing.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Al Hilal Hamdi menuturkan, sebenarnya SDM Indonesia sangat siap menghadapi pasar tunggal ASEAN. Hal ini terbukti dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di beberapa perusahaan strategis di luar negeri. “Para ahli dirgantara kita yang sebelumnya bekerja di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) banyak direkrut oleh perusahaan Brazil dan Turki. Begitu pula di sektor minyak dan gas (migas), pekerja kita banyak bekerja di Timur-Tengah dan Amerika Utara,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (1/4).

Namun, dirinya menyayangkan, dengan banyaknya tenaga ahli lokal justru Pemerintah enggan memberikan kesempatan untuk berkreasi memajukan negaranya sendiri. Dengan demikian, lanjut Hilal, tak mengherankan apabila banyak yang “kabur” ke luar negeri lantaran lebih terjamin masa depannya.

“Istilah rumput tetangga lebih hijau ketimbang di rumah sendiri. Itulah faktanya yang terjadi. Pemerintah hanya mengejar pencitraan dengan angka pertumbuhan ekonomi fanstastis. Padahal, itu semua semu karena tidak dibangun tanpa pondasi yang kokoh. Saya dapat mengatakan kalau Pemerintah tidak mendukung kemajuan SDM kita,” tegas mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Abdurrahman Wahid ini.

Informasi saja, pada 2012 jumlah usia produktif Indonesia sebesar 42,2% atau 105 juta jiwa dari total penduduk yang sebanyak 250 juta jiwa. Dari 42,2% tersebut, didominasi kaum pria sebesar 53 juta jiwa sedangkan kaum wanita sebanyak 52 juta jiwa.

Lebih lanjut Hilal mengungkapkan, selain SDM masalah infrastruktur juga menjadi “pekerjaan rumah tanpa akhir” bagi Indonesia. Dia lalu mencontohkan infrastruktur jalan tol. Menurut Hilal, di Malaysia penambahan jalan rata-rata mencapai 700 kilometer setiap tahunnya. Sementara Indonesia hanya sanggup menambah jalan baru sekitar 70 kilometer per tahun. Padahal luas wilayah Malaysia jauh lebih kecil ketimbang Indonesia.

Sebagai contoh, di Indonesia, untuk jarak 40 kilometer hanya bisa mengangkut kargo 1 kali per hari. Sementara Malaysia, dengan jarak yang sama, bisa mengangkut 2-3 kargo per hari. “Ini fakta. Bagaimana kita mau kompetitif kalau infrastruktur masih lemah,” paparnya.

Di tempat terpisah, Deputy Country Director Asian Development Bank, Edimon Ginting, mengatakan MEA Indonesia harus memperbaiki produktivitas dan kualitas tenaga kerjanya.

“Persiapan MEA harus dimulai dari peningkatan produktivitas serta kualitas SDM. Semakin cepat diperbaiki, banyak manfaat yang akan diperolehnya,” kata dia. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dapat memperoleh keuntungan luar biasa dengan terbukanya pasar.

Namun, lanjut dia, hal ini tergantung dari efisiensi dan efektivitas SDM di dalam negeri, daya saing sangat penting. Edimon menambahkan, saat ini profesi yang telah disetujui untuk dibuka sebanyak delapan profesi yang melibatkan keahlian, seperti dokter atau akuntan.  “Kalau kita bisa ciptakan buruh yang punya ahli yang lebih produktif maka, Indonesia mampu bersaing. Dari segi pasar, harusnya MEA lebih menguntungkan,” tandasnya. [ardi/agus]