NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2014 mengalami surplus sebesar US$758,3 juta. Kepala BPS Suryamin menjelaskan bahwa ekspor pada Februari tercatat sebesar US$14,67 miliar sedangkan impornya mencapai US$13,78 miliar. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan surplus neraca perdagangan tersebut. “Impor kita, baik migas maupun non-migas, menurun,” ucap Suryamin di Jakarta, Selasa (1/4).

Tak hanya dari nilai, dari sisi volume, neraca perdagangan pada Februari juga mengalami surplus. Volume ekspor mencapai 43,25 juta ton, sedangkan volume impor hanya 10,61 juta ton. “Februari ini surplusnya sebetulnya pada migas masih mengalami defisit sebesar US$797,4 juta. Tapi nonmigas mengalami surplus US$1,582 miliar,” jelas Suryamin.

Secara kumulatif, Januari-Februari 2014 defisit perdagangan migas mencapai US$1,846 miliar. Sedangkan perdagangan nonmigas mencatatkan surplus US$2,187 miliar. “Masih defisit dengan ASEAN,” lanjutnya.

Perdagangan Indonesia masih mencatat defisit dengan regional ASEAN sebesar US$58,5 juta. Secara kumulatif, Januari-Februari 2014, perdagangan Indonesia dan ASEAN mencetak defisit sebesar US$152,8 juta. “Kita kalahnya dengan Thailand saja. Kalau dengan Singapura, Malaysia dan lainnya, perdagangan Februari kita surplus,” sebutnya.

Namun secara kumulatif, Januari-Februari 2014, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia masih mengalami defisit sebesar US$26,3 juta. Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada Februari 2014 mencatat surplus sebesar US$352,5 juta.

Sehingga secara kumulatif Januari-Februari 2014 perdagangan dengan Uni Eropa mengalami surplus US$660,6 juta. “Defisit kita hanya dengan Jerman dan Prancis, baik Februari saja maupun kumulatif Januari-Februari. Kalau dengan Inggris dan negara lain kita surplus,” tukasnya.

Menanggapi kabar baik tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengungkapkan, realisasi surplus neraca perdagangan Februari ini jauh lebih baik ketimbang perkiraan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang mematok US$ 760 juta. “Surplus neraca perdagangan jauh lebih bagus dari perkiraan saya karena orang sudah bring forward (ekspektasi) mendahului ekspor mineralnya. Tapi sekarang surplus terjadi karena impor manufakturing turun tajam, dan ada perbaikan dalam ekspor terutama CPO,” jelasnya.

Penurunan impor, kata Chatib, akibat dari implementasi kebijakan PPh Impor 22. Pasar sudah bereaksi terhadap aturan tersebut sehingga ikut berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan yield surat utang. “Artinya orang melihat kita bisa dipercaya dan kebijakannya berjalan, tapi saya musti tetap kasih arahan sudah beres belum, pelan-pelan sehingga akan menunjukkan (kebijakan) ini sustainable ke depan,” terangnya.

Chatib optimistis, surplus bisa tetap berkelanjutan karena adanya perjanjian ekspor yang didesain pelaku usaha dalam kurun waktu berbulan-bulan. “Kalau mau ekspor pasti kontraknya sudah dibuat 6 bulan lalu. Dia buat perjanjian ekspor sekarang, tapi ekspornya baru 3 atau 6 bulan ke depan, sama kayak kamu belanja di Kaskus atau Amazone. Itu beli dulu, baru barangnya datang jadi kurang lebih ekspor impor tuh begitu,” paparnya.

Tetap Defisit

Sementara itu, Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal E.Halim mengatakan pada tahun 2014 neraca perdagangan Indonesia masih relatif tertekan dengan defisit yang tetap menghantui neraca transaksi berjalan. “Untuk impor migas masih akan tinggi kecuali ada pengurangan besaran subsidi BBM secara massif,” kata Rizal.

Menurut Direktur Lingkar Studi Efokus ini potensi ekspor komoditas unggulan juga belum bisa menemukan titik yang terbaik. Alasannya keinginan untuk menggenjot barang bernilai tambah tinggi masih membutuhkan 2-3 tahun lagi setelah infrastruktur fisik dan regulasinya rampung. “Permintaan cukup tinggi mengingat meningkatnya pendapatan masyarakat sementara pasokan dari dalam negeri tidak memadai, maka impor seperti tahun tahun sebelumnya akan menjadi pilihan,” ujarnya.

Ia mengatakan praktik 'rent seeking economy' masih membelenggu daya saing nasional khsusunya di sektor-sektor strategis seperti energi, perkebunan, telekomunikasi, dan pangan. Pihaknya juga menekankan persoalan kepastian hukum semakin menggerogoti daya saing dimana kepercayaan publik kepada penegak hukum saat ini berada pada titik terendah. Mesin birokrasi belum memberikan kinerja yang terbaik khususnya terkait keseimbangan alokasi anggaran birokrasi dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

“Sinergi antar kelembagaan baik Kementerian-lembaga dan nonkementerian masih belum sesuai dengan ekspektasi pasar. Kontra poriduktif antara entitas di lembaga pemerintahan masih menjadi penghambat daya saing nasional sepanjang 2014,” ujarnya.