NERACA

Jakarta - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),impor bahan baku atau penolong naik 1,3% menjadi US$142 miliar pada tahun lalu dari 2012 sebesar US$140 miliar, terbesar untuk kategori impor berdasarkan golongan penggunaan barang. Tahun lalu, impor barang konsumsi turun 2% menjadi US$13,1 miliar, sedangkan barang modal anjlok 17,3% menjadi US$31,5 miliar.

Dari segi jenis barang, impor terbesar adalah mesin dan peralatan mekanik sebesar US$27,2 miliar, disusul mesin dan peralatan listrik sebesar US$18,2 miliar, besi dan baja US$9,5 miliar, serta kendaraan bermotor dan bagiannya US$13,39 miliar.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat menargetkan hingga 2019 volume impor bahan baku dan barang modal bagi sektor industri bisa dikurangi. “Idealnya, harus ada pengurangan impor bahan baku serta barang modal dalam 5 tahun kedepan dan mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Untuk mempercepat penumbuhan industri subtitusi impor, kami memberikan insentif fiskal,” kata Hidayat di Jakarta, Selasa (1/4).

Lebih lanjut Hidayat mengatakan total impor tahun lalu mencapai US$186,6 miliar, sedangkan ekspor US$182,5 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$4 miliar.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong program hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No.4/2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara serta Inpres No.3/2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Hilirisasi industri difokuskan pada industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, serta industri berbasis migas. Beberapa investasi hilirisasi berskala besar yang telah direalisasikan pada 2012 hingga 2013 antara lain di sektor industri berbasis bahan mineral dengan total investasi US$17,5 miliar dan industri berbasis migas dengan total investasi US$8 miliar. Adapun investasi pengolahan CPO mencapai US$3 miliar dari sembilan perusahaan dan pengolahan kakao sebesar US$333 juta dari 8 perusahaan.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latief Adam meminta agar pemerintah melakukan penguatan sektor industri hulu nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku secara maksimal untuk menekan lajunya impor bahan baku. “Pemerintah kurang memanfaatkan bahan baku lokal. Padahal, dengan cara seperti ini dapat mengurangi impor bahan baku yang selama ini masih cukup tinggi,” ujar Latief.

Lebih lanjut Ekonom dari LIPI ini mengatakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, Indonesia harus segera menjalankan program hilirisasi industri dengan berbasis mineral logam.“Selama ini, pemerintah mempunyai roadmap yang jelas mengenai hilirisasi industri berbasis mineral logam. Hal ini harus segera dijalankan dan pemerintah bisa menarik investasi dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Lonjakan impor terjadi, lanjut Latief, karena beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus penahanan ribuan kontainer berisi scrap impor di pelabuhan yang menyebabkan produsen baja nasional mengganti bahan baku dengan billet yang harganya jauh lebih mahal.“Lonjakan impor yang didominasi bahan baku dan barang modal didorong oleh realisasi sejumlah proyek dan investasi,” ujarnya.

Di sisi lain Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan untuk mengurangi permintaan terhadap barang konsumsi yang diimpor yang selama ini menjadi penyebab membesarnya defisit neraca transaksi berjalan,  pemerintah segera menaikkan PPh impor barang konsumsi. Sedangkan untuk mengurangi impor barang modal dan bahan baku yang membesar, pemerintah akan memberikan tax allowance atau penangguhan pajak kepada perusahaan yang memproduksi  barang modal dan bahan baku di dalam negeri.

"Defisit transaksi berjalan sulit turun signifikan dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat memilih stabilisasi dibanding terus memacu pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu Chatib Basri.

Target laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diturunkan menjadi  5,5-5,9% dan pada  2014 sebesar 5,8-6,2%. Situasi ekonomi Indonesia dalam jangka pendek kurang menguntungkan. Defisit transaksi berjalan sudah melewati sembilan kuartal. Pada kuartal ketiga 2013, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 8,5 miliar atau 3,8% dari PDB.

Penyebab utama defisit yang kian dalam adalah membesarnya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor. Situasi ini membuat rupiah terus melemah. Stabilisasi dan membiarkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat sama-sama bukan pilihan yang baik. Tapi, karena pemerintah harus menentukan pilihan, maka kebijakan yang diambil adalah stabilisasi. "Jika pertumbuhan yang dipilih, rupiah akan bergerak liar dan itu akan mengingatkan orang pada krisis ekonomi 1998," ujar Menkeu.

Pada krisis 1998, laju pertumbuhan ekonomi malah terhenti dan ekonomi bertumbuh minus 13%. Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengurangi permintaan masyarakat terhadap produk konsumtif yang diimpor dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh)  impor pasal 22 untuk barang konsumsi. Kenaikan harga impor akan mengurangi konsumsi kelas menengah.  Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah kelas menengah naik tajam dengan daya beli yang terus meningkat. Tapi, PPh untuk barang modal dan bahan baku tidak dinaikkan agar industri dalam negeri terus bertumbuh.