NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar operator bandara di tanah air tidak menerapkan kenaikan Passenger Service Charge (PSC) atau yang biasa disebut airport tax secara sekaligus.  Sebaiknya  kenaikannya lebih baik dilakukan secara bertahap, jangan sampai keniakan itu langsung naik 100% seperti yang diminta operator, karena sangat memberatkan konsumen.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, mengatakan rencana kenaikan airport tax  memang sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan dan saat ini sudah berada di meja pak  Menteri E.E. Mangindaan. "Memang kenaikan itu sudah diajukan,  tapi memang masih di mejanya Pak Menteri.  Kendati ada kenaiokan Pak Menteri  minta kenaikannya bertahap, tidak langsung,” katanya di Jakarta, Selasa (1/4).

Keniakan itu, sambungnya  secara bertahap ini menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan airport tax ini juga harus sejalan dengan peningkatan layanan bandara terhadap masyarakat. “Seperti yang saya dengan memang pak menteri juga mintanya kenaikan itu bertahap. Bertahap itu artinya tidak 100% sesuai dengan yang diminta, misalnya Rp 50.000 ingin jadi Rp 100.000, jadinya Rp 50.000 jadi Rp 75.000 dulu," imbuhnya

Sebenarnya para operator bandara ini tidak perlu meminta restu atau izin dari Kementerian Perhubungan selaku regulator dalam rangka menaikkan airport tax ini. Namun para operator bandara ini tetap mengirimkan surat ke Kemenhub untuk pemberitahuan.

Sebelumnya Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta kenaikan airport tax berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan oleh pihak bandara. Hal ini agar dinilai memberikan keadilan bagi para calon penumpang.

"Dari sisi konsumen atau pengguna bandara, kenaikan itu harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Jadi standar minimal pelayanan itu harus betul-betul terukur dengan jelas, jangan sampai ada kenaikan tetapi tidak ada perubahan pelayanan," ujarnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Tulus mengatakan, fasilitas dasar yang menjadi kebutuhan para penumpang selama berada di Bandara seperti toilet bersih, kapasitas tempat ibadah yang mencukupi serta WiFi gratis harus benar-benar bisa dirasakan oleh penumpang. "Jadi kenaikan itu harus fair dari sisi formulasi, jangan in-efisensi pengelolaan bandara dimasukan kedalam tarif airport tax," lanjutnya.

Selain itu, Tulus juga meminta pihak pengelola bandara untuk menunda kenaikan airport tax bagi bandara yang belum memiliki fasilitas yang baik. "Kalau fasilitas bandaranya saja kurang, itu menjadi PR (pekerjaan rumah), jangan sampai sudah naik tapi bandara dan fasilitasnya over kapasitas. Itu saya kira sangat tidak adil bagi penumpang," tandasnya.

Sedangkan menurut Anggota Komisi V DPR RI Marwan Jafar pernah menguslkanperubahan tarif airport tax itu harus dilihat dari banyak sisi. ''Jangan sampai membebani penumpang,'' katanya.

Menurutnya, peningkatan tarif itu tak boleh sampai harus mengorbankan rakyat atau penumpang. Walaupun peningkatan tarif itu diperlukan. Selain itu, kata Marwan, pelayanan dan kualitas Bandara harus ditingkatkan. Pasalnya, masyarakat akan merasa dirugikan apabila harus membayar airport tax mahal tetapi cuma mendapatkan pelayanan dan fasilitas minim. [agus]