Beban masyarakat pengguna jasa penerbangan sekarang kian bertambah berat. Setelah harga tiket makin mahal karena tambahan fuel charge, airport tax di sejumlah Bandara di kawasan Angkasa Pura (AP) I mulai 1 April 2014 naik rata-rata 80% untuk tujuan domestik dan 33% untuk penerbangan internasional.

Di Bandara Ngurah Rai Denpasar, penerbangan domestik naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 75 ribu. Penerbangan internasional dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.  Bandara Juanda dari Rp 40 ribu menjadi Rp 75 ribu (domestik) dan Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu (internasional). Besaran yang sama berlaku untuk Bandara Sepinggan Balikpapan.

Bandara di Makassar semula Rp 40 ribu menjadi Rp 50 ribu (domestik) dan Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu (internasional). Untuk bandara Lombok Praya, semula Rp 25 ribu menjadi Rp 45 ribu (domestik) dan Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu (internasional).

Kenaikan airport tax itu jelas menimbulkan beban ekonomi bagi penumpang pesawat terbang, sementara pelayanan Bandara sejauh ini masih dianggap belum memadai dan banyak mengecewakan masyarakat. Apalagi Bandara di Indonesia saat ini masih dianggap sebagai public area, sebuah wilayah publik yang siapa saja bisa dengan santai duduk-duduk di bandara tanpa keperluan yang jelas. Karena, rumah mereka yang dekat dengan bandara.

Berbeda dengan negara maju, seperti Jepang dan Australia, letak bandara mereka jauh sekali dari permukiman. Sehingga orang malas ke bandara jika tidak ada perlunya. Bahkan di Thailand, malaysia dan Singapura, otoritas bandara di jiran tersebut tidak memungut airport tax bagi penumpang pesawat.

Di Indonesia beda sekali, justru permukiman di sekitar bandara menjadi tidak terkendali. Melihat banyak uang berseliweran di bandara, warga yang tinggal di seputaran bandara pun kemudian mencari nafkah di sana. Mulai dari calo, ojek motor, porter liar hingga menjadi supir taksi gelap. Kalau sudah begini kondisinya, sulit sekali mengontrolnya, kecuali petugas berani bersikap tegas.

Pemerintah seharusnya sejak awal berani tegas meminta kepada pemilik tanah untuk tidak membangun permukiman di sekitar bandara. Untuk itu, kepada pemilik lahan, pemerintah memberi kompensasi karena tanahnya dipergunakan secara tidak optimal. Tetapi, tanah masih bisa digunakan untuk bertanam bukan untuk tempat tinggal.

YLKI pernah membuka bulan pengaduan seputar fasilitas dan pelayanan di bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Pengaduan masyarakat macam-macam mulai dari toilet yang tak bersih, calo tiket, porter liar, supir taksi nakal, pesawat yang sering delay (terlambat berangkat) hingga tol bandara yang kurang petunjuk jalannya. Ada juga laporan parkir mobil yang tidak aman.

Persoalan ini sebenarnya berawal dari pertumbuhan penumpang yang tidak seimbang dengan peningkatan infrastruktur di bandara. Misalkan bandara Soetta. Bandara yang beroperasi tahun 1985 itu pada awalnya hanya didesain untuk 18 juta penumpang per tahun yang mencakup dua terminal yaitu 1 dan 2.

Kapasitas Bandara Soetta ditingkatkan menjadi 22 juta orang per tahun dengan dibangunnya Terminal 3. Ternyata pertumbuhan orang naik pesawat melesat tajam, yang tidak diantisipasi oleh pihak bandara, hingga menjadi 50 juta per tahun. Akibatnya, bandara menjadi seperti "pasar" yang penuh sesak. Kalau sudah begini kondisinya, rasanya sulit bicara soal pelayanan prima.