Kendati masa kampanye sudah berjalan beberapa hari belakangan ini, namun rakyat dan peserta pemilu selama masa kampanye ini terkesan kurang antusias dalam menghadapi pesta demokrasi. Tentu diharapkan suasana itu terjadi bukan karena sikap apatisme publik terhadap pemilu dan dunia politik Tanah Air. Kesemarakan pemilu 9 April nanti sangat bergantung pada upaya para peserta dan penyelenggara pemilu dalam menyosialisasikan pesta akbar demokrasi itu. Peserta pemilu perlu menyosialisasikan program serta visi dan misi mereka, sedang penyelenggara pemilu perlu mengingatkan dan mengajak rakyat pemilih untuk menggunakan hak mereka nanti. Indikasi kampanye pemilu yang kurang semarak terlihat dari minimnya spanduk, poster, atau baliho para peserta pemilu, baik partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg).

Belanja iklan untuk media massa juga sangat sedikit. Kondisi itu berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana wajah para caleg dan parpol bertebaran di sepanjang jalan-jalan utama. Poster, spanduk, atau baliho itu menimbulkan kesan kalau para peserta pemilu kurang menyosialisasikan program serta visi dan misi mereka. Padahal, sosialisasi itu sangat penting agar publik lebih mengenal siapa calon pemimpin atau wakil mereka di parlemen nanti. Publik perlu tahu rekam jejak dan apa yang akan dilakukan parpol dan caleg ketika terpilih nanti demi kepentingan rakyat. Jangan sampai masyarakat pemilih buta informasi terkait sosok wakil mereka di lembaga legislatif nanti.

Tentu, sosialisasi peserta pemilu itu harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pemasangan spanduk, poster, atau baliho jangan terkesan asal-asalan dan mengganggu keamanan serta ketertiban warga. Iklan promosi harus tetap digunakan para kontestan untuk menyosialisasikan diri. Penurunan belanja promosi signifikan dipantau Bank Indonesia. Bank sentral dalam laporan terakhir menyatakan, belanja promosi parpol yang minim menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun politik ini tidak sekencang perkiraan semula, 5,8-6,2%, melainkan turun ke 5,5-5,8%. Bisnis yang terkait dengan promosi seperti poster dan makanan tidak mendapat order yang cukup. “Jokowi Effect” diperkirakan juga mempengaruhi semarak masa kampanye kali ini.

Gaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk berkampanye telah menjadi contoh bagi peserta pemilu. Namun, sosok Jokowi dan para caleg berbeda. Jokowi telah menjadi “media darling” sejak dia menang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Tanpa perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk memasang poster, spanduk, atau iklan di media massa, Jokowi telah menjadi sosok yang kerap muncul di pemberitaan. Citra dan kharisma Jokowi sebagai calon pemimpin begitu kuat, tanpa perlu mengiklankan diri. Tidak semua, bahkan mungkin sebagian besar caleg memiliki citra dan kharisma seperti Jokowi. Tidak semua caleg dikenal masyarakat, sehingga mereka perlu memperkenalkan diri, sehingga nantinya publik tidak membeli kucing dalam karung. Peran penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyemarakkan masa kampanye ini juga penting. KPU terasa masih kurang menyosialisasikan pesta demokrasi lima tahunan ini. Poster, spanduk, atau iklan di media massa terkait pesta demokrasi masih terasa minim.

Padahal, KPU perlu mengajak dan mengingatkan warga untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 April nanti. KPU jangan pernah lelah untuk menyosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat. KPU memiliki tugas penting untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara benar. Artinya, sosialisasi yang dilakukan KPU tak sekadar mengingatkan masyarakat tentang tata cara memilih parpol atau caleg pada hari pemungutan suara nanti. KPU juga perlu menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak asal memilih. Sosialisasi yang dilakukan KPU juga harus bisa menggugah publik agar bisa lebih mengetahui rekam jejak caleg dan parpol yang akan dipilih nanti. Selain itu, KPU jangan pernah berhenti untuk mengingatkan rakyat agar memilih dengan hati dan pikiran yang matang.

KPU harus terus mengingatkan rakyat untuk memilih wakil mereka tanpa ada iming-iming uang. Kita tentu berharap para peserta pemilu parpol dan caleg bersama KPU terus menyemarakkan pemilu. Pemilu yang semarak itu dalam arti sosialisasi yang gencar terhadap pentingnya pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti terhadap masa depan bangsa. KPU dan peserta pemilu memiliki tanggung jawab yang sama untuk membekali rakyat dengan pengetahuan yang cukup tentang cara memilih yang baik dan rekam jejak para caleg ketika datang ke TPS nanti.

Di sisi lain, kita berharap agar Kpu bertindak tegas dalam menyelenggarakan pemilu. Melalui Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPD DPR RI dan DPRD, caleg dilarang memasang baliho atau spanduk kampanye melainkan hanya boleh memasang satu spanduk dalam satu zone wilayah. Ini bisa berarti mimpi buruk bagi caleg yang telanjur membuat banyak spanduk dan mengincar tempat-tempat strategis. Juga bagi pendatang baru yang punya uang tentu hal ini menghambat mereka untuk obral mejeng di jalanan agar bisa dikenal dan masih banyak lagi. Tetapi di sisi lain, keputusan ini sangat banyak membantu wajah kota dari kesemrawutan spanduk, baliho, dan sebagainya dari para caleg yang akan berlaga pada Pemilu Legislatif 2014.

Hal ini sebenarnya sudah dikhawatirkan banyak orang. Meskipun zona sudah ditentukan pemda/pemkot setempat, sudah diprediksi akan banyak caleg nakal yang akan mengobral senyum di berbagai sudut kota. Akibatnya akan kumuhlah wajah kota. Keputusan sudah keluar namun tentu belum diketahui banyak pihak. Dalam konteks ini, KPU harus tegas bersama Panwaslu serta Satpol PP setempat untuk bersinergi menjalankan hal itu. Ini merupakan langkah awal bagaimana calon konstituen menilai figur calegnya. Salah satu indikatornya, patuh tidak terhadap ketentuan KPU. Soal media sosialisasi, masih banyak selain baliho maupun spanduk. Bisa lewat tatap muka langsung, simakrama, media sosial, media cetak, maupun elektronik. Tentu, caleg harus merogoh kocek. Hal inilah sebenarnya yang harus dipahami. Semua itu ada harganya, toh kalau mereka kemudian jadi wakil rakyat akan menerima ganjaran serupa pula.

Gaji, tunjangan, fasilitas, serta seabrek kemudahan lainnya. Ketegasan adalah kata kunci untuk dipatuhinya peraturan KPU itu tadi. Jangan lagi ada interpretasi ganda soal zona wilayah. Harus tegas dan jelas. Jangan lagi peraturan itu memandang caleg petahana atau incumbent, caleg baru, caleg gemuk atau kurus, caleg miliarder. Semua variabel ini sama sekali tidak berbanding lurus dengan komitmen serta kinerjanya nanti di lembaga legislatif. Pemilu kini identik dengan bagi-bagi sembako, sumbangan-sumbangan, bantuan sosial, sehingga hasilnya menjadi persoalan yang bersifat materi belaka. Politik yang bermakna moralitas menjadi jauh dari moralitas. Sebagian besar masyarakat memaknai pemilihan umum sebagai kegiatan prosedural. Pemilu sebagai formalitas menjalankan siklus pergantian kepemimpinan semata.  Ada fenomena menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada setiap pemilu, baik skala daerah maupun nasional. (analisadaily.com)