Jakarta - Bunga kredit perbankan yang murah dan terjangkau, tampaknya masih menjadi “mimpi” bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah sendiri mengaku belum bisa memberikan bunga rendah. Walau pun menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekali pun tetap saja suku bunga masih mencekik debitur bank.

NERACA

"Memang pemerintah bagi sektor UMKM itu masih belum bisa mengupayakan bunga rendah bagi masyarakat," ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat, di sela pembukaan Pameran Kridaya 2011,  Jakarta, Rabu (3/8)

Dijelaskan Hidayat, bunga kredit sektor UMKM semua berada di atas 16%. Bahkan, dengan skema KUR-pun yang tanpa jaminan itu mencapai 22%. Yang memakai jaminan juga masih tinggi di 14% sampai 16%. “Pemerintah terus mengusahakan jika bunga memang tinggi, bagaimana agar masyarakat mendapatkan kreditnya secara mudah”, ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan industri perbankan mendisikusikan masalah bunga ini. "Untuk KUR dan kredit UMKM sudah berdiskusi dengan perbankan dan BI memang biaya bank atau cost of fund itu cukup tinggi serta biaya administrasi. Termasuk juga biaya administrasi karyawan bank-nya. Maka, kita terus mendorong agar efisiensi dilakukan," jelas dia.

Hidayat mengharapkan agar spread atau rentang suku bunga kredit dan deposito perbankan lebih ditekan lagi agar bunga kredit bisa turun. "Spread terlalu tinggi yaitu 7%-8%, bayangkan saja. Kalau di luar negeri itu hanya 3%-4% jadi masih ada ruang penurunan suku bunga kredit," ujarnya.

Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Farial Anwar menilai, kecenderungan perbankan memberi bunga tinggi terhadap kredit UMKM dikarenakan Indonesia tidak memiliki aturan yang membatasi tingkat suku bunga kredit rendah. Sehingga, pihak bank bebas menentukan besaran bunga yang dibebankan kepada nasabah.

"Sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan bank memberi bunga kredit dengan batas terendah. Bank pada umumnya mencari untung. Jadi, mereka pasti lebih tertarik untuk menggunakan bunga tinggi saat memberikan kredit. Bahkan, ada bank pemerintah yang interest marginnya mencapai 9%. Bunga tinggi, interest margin tinggi," kata Farial kepada Neraca, kemarin.

Dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai bunga kredit ini. Terutama bank-bank pemerintah yang harusnya memberi contoh kepada bank lainnya dengan pembebanan bunga rendah untuk kredit.

"Harus dibuat aturan jelas yang menyatakan perbankan harus memberikan bunga rendah kepada pengaju kredit. dari bank pemerintah sendiri harusnya yang pertama memberikan kredi rakyat dengan bunga rendah. Istilahnya, mereka (bank pemerintah) merupakan motor penggerak", papar Farial

Hanya saja, Lana Soelistianingsih memiliki pandangan sedikit berbeda. Menurut dosen pascasarjana FEUI itu, pemerintah tidak bisa menurunkan bunga kredit. “BI saja tidak bisa. Namun, pemerintah bisa mengintervensi perbankan lewat bank-bank BUMN, yang total kreditnya kini sekitar 20%. Tapi ironisnya, menurut data, BOPO bank BUMN justru paling tinggi. Bank BUMN paling tidak efisien”, ujarnya kemarin.

Bagi Lana kondisi itu seperti “benang kusut”. Di satu sisi pemerintah menuntut deviden tinggi ke bank BUMN, tapi di lain pihak bank BUMN harus meningkatkan provitnya. “Bagaimana pemerintah akan intervensi jika menuntut deviden tinggi. Jadi, seperti kejar-kejaran ekor, tidak ketemu. Tapi kalau ada niatan pemerintah yang kuat melalui bank BUMN, kredit murah bisa diterapkan. Ini hanya masalah kesungguhan pemerintah saja”, katanya.

Sangat Subyektif

Lana menjelaskan, besaran bunga kredit itu berasal dari cost of renewable fund. CORF itu dipecah menjadi beberapa bagian. Pertama, cost of fund. Kedua, operational cost (overhead cost). Ketiga, margin keuntungan bank. Keempat, risiko usaha. “Dari keempat faktor itulah, bunga kredit ditentukan jumlahnya. Mengenai risiko usaha, masing-masing bank punya kebijakan berbeda-beda. Ukurannya pun sangat subjektif, bergantung bank bersangkutan masing-masing”, kata Lana.

Meski suku bunga kredit dasar sama, tapi pasti antar lembaga bank beda menetapkan bunga kredit. Persepsi mengenai risiko usaha, margin keuntungan, overhead, itu semua hak perbankan. “Jadi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak punya akses kesana”, tegas Lana.

Sementara bagi dosen FEUI Aris Yunanto, yang menyebabkan bunga kredit sektor UMKM tinggi yang pertama adalah pemerintah itu tidak mempunyai dana yang cukup banyak untuk menyediakan kredit buat sektor UMKM. “Maka dari itu pemerintah meminta bantuan dana perbankan indonesia untuk memberikan pinjaman kredit buat UMKM dan pemerintah hanya sebagai penjamin saja”, ujarnya, Rabu.

Aris menambahkan, penyebab bunga kredit tinggi juga disebabkan sektor UMKM ini sangat berisiko atau gampang kolaps, sehingga bank juga riskan untuk memberikan kredit kepada UMKM. Kalau pun bank memberikan kredit pasti akan memasang bunga yang tinggi untuk menghindari risiko kebangkrutan buat bank itu sendiri. “Kalau UMKM nya bangkrut, kredit ini akan macet sehingga bank tersebut ikut menanggung beban itu”, jelas dia seraya menegaskan, bank juga tidak mempunyai uang jangka panjang.

Dengan kondisi seperti itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) berjanji akan menurunkan bunga kredit segmen UMKM ke depan. Saat ini bunga kredit UMKM BRI tercatat di posisi 20%. "Kalau bicara soal UMKM itu dilihat secara industri. Tidak bisa dibandingkan antar instansi jasa keuangan. Memang efisiensi akan terus dilakukan," ungkap Direktur Bisnis UMKM BRI Djarot Kusumayakti di Jakarta, kemarin.

BRI sendiri menargetkan pertumbuhan kredit segmen mikro sebesar 30% di 2011. BRI optimistis kredit mikro tumbuh mencapai Rp92,3 triliun di tahun 2011 dengan pengembangan Teras BRI di pasar-pasar rakyat.

Hingga Juni 2011 kucuran kredit di segmen mikro sudah mencapai Rp78 triliun. Meningkat Rp7 triliun dari akhir Desember 2010 yang tercatat sebesar Rp71 triliun. Sampai saat ini jumlah total Teras BRI mencapai 972 unit, dan dibidik mencapai 1.300 unit, dengan target tambahan 700 unit dari posisi akhir tahun 2010 lalu sebanyak 617 unit. iwan/vanya/munib/rindy