Masyarakat Desak DPRD Untuk Menolak Chevron

Kabupaten Kuningan

Jumat, 28/03/2014

Kuningan – Untuk kedua kalinya, masyarakat Kuningan seputar Gunung Ciremai mendatangi kembali DPRD. Kali ini, Kamis (27/3), mereka mempertanyakan sikap Pimpinan Dewan yang berjanji akan menandatangani surat penolakan PT Chevron sebagai penggarap geothermal (panas bumi), tapi hingga kini ternyata masih mandul.

Ribuan masyarakat dari beberapa desa yang mengaku dari Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (Gempur) Kuningan itu dikawal oleh puluhan personel Polres dan Satpol PP. Teriakan yel-yel penolakan Chevron terus disuarakan massa, sementara beberapa perwakilan mereka berdialog dengan Sekda Kuningan H. Yosep Setiawan, Unsur Pimpinan DPRD Rana Suparman dan Toto Suparto, beberapa anggota, disaksikan Dinas SDAP, BPLHD.

“Ini masih dalam tahap penelitian, ini baru penunjukan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan). Kami juga tidak sembarangan dalam masalah ini, dan Kita juga tidak mau hanya menjadi penonton. Saya jujur, Saya juga belum tahu apakah ini akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan apa tidak?, dan Saya belum bisa jawab, karena masih diteliti,” papar Sekda Yosep dihadapan massa.

Dia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat pimpinan (bupati) dan akan diteruskan hingga Gubernur, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) juga ke Presiden. “Kami akan membawa seutuhnya aspirasi ini, bahwa masyarakat Kuningan tetap menolak Chevron menggarap geothermal,” tandasnya.

Ia sendiri sangat tidak berharap, jika semua permasalahan dikonflikan dengan politik. Ia mengajak semua untuk mencari solusi secara bijak, adil, ril dan sesuai dengan keahlian dibidang bumi, tanah dan gunung. Ia meminta kepada semua, baik dari pemerintahan maupun dari perwakilan rakyat untuk sama-sama mengkaji dan meneliti dampak dari geothermal itu sendiri. Jika memang sangat tidak bermanfaat, akan menimbulkan kerusakan alam, hilangnya potensi air dan dampak negatif lainnya, maka itu harus ditolak.

“Debat kusir tekhnis disini percuma, mari Kita debatkan nanti secara tekhnis dan bukan disini. Bilamana perlu mari kita undang ahli pemerintah dan ahli dari bapak-bapak biar jelas semuanya, supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak bertanya-tanya,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD Rana Suparman, kembali berjanji untuk segera menyelesaikan surat penolakan. Dikarenakan ada salah satu pimpinan yang belum menandatangani, maka surat itu belum bisa disampaikan ke tingkat atas. “Saya tetap menolak, dan paling telat Senin surat itu sudah selesai,” kembali ia berujar.

Sebelumnya, warga yang kesehariannya menggantungkan dari lingkungan Ciremai, baik sosial, ekonomi maupun tempat tinggalnya resah dengan kemenangan Chevron milik negara adikuasa (Amerika) itu. Mereka khawatir, Chevron akan mengeruk habis-habisan potensi Ciremai hingga warga tidak lagi diberi kebebasan hidup (sosial, ekonomi, tempat tinggal).

“Kita sedang dijajah. Asing enak-enak hidup dan mengeruk keuntungan dari Ciremai, sedikit demi sedikit dan lama kelamaan apapun potensi Ciremai akan diambilnya. Lalu Kita, warga kecil mau diapakan?, diusir secara perlahan?, dan tidak kebagian apa-apa?. Pemerintah Kita sudah buta.,” ujar Zaki, Koordinator Gempur saat berorasi di dewan.