Sukabumi - Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi beserta seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan kejujuran. Penandatanganan disaksikan Asisten Deputi Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RI), Gatot Sugiharto,  Walikota Sukabumi H M Muraz, Wakil Walikota Sukabumi H Achmad Fahmi di Balaikota Sukabumi, Kamis sore (27/3).

Gatot mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas merupakan  pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan,  sehingga memiliki dasar  hukum yang kuat.  Tujuannya, agar birokrasi terbebas dari unsur-unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Penandatanganan Pakta Integritas wajib bagi kepala daerah dan pimpinan SKPD,” ujarnya.

Gatot menghargai sikap Pemkot Sukabumi yang telah menandatangani Pakta Integritas. Hal itu katanya merupakan langkah awal menuju kinerja yang lebih baik. Selai itu, langkah tersebut juga merupakan komitmen   walikota dan  jajarannya untuk melaksanakan hal yang bersifat positif serta  menghindari terjadinya  tindak pidana korupsi.

Apalagi, ujarnya, dilingkungan pemerintah daerah sering terjadi pergantian pejabat, sehingga penandatanganan mutlak dilakukan. “Sebelum diangkat untuk menduduki jabatan, atau pindah jabatan, maka penandatangan Pakta Integritas harus secara rutin dilakukan,” ujarnya.

Selanjunya, ungkap Gatot, penandatangana tersebut ditindaklanjuti dengan pencanangan Zona Integritas. Zona Integritas  merupakan tahapan   mewujudkan wilayah bebas korupsi serta  bersih  melayani. Dalam hal ini, pimpinan daerah atau SKPD memilih dan menunjuk unit kerja  yang akan dijadikan percontohan. “Unit yang ditunjuk tentu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jika kelak unit ini sudah bebas dari KKN  maka ditularkan ke unit lain,” katanya. 

Sedangkan lembaga yang mengawasai pelaksanaan Pakta Integritas, kata dia merupakan wewenang Inspektorat. Selain itu, dia berharap segera dibentuk Forum Pemantau Pakta Integritas (FPPI) yang didalamnya diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Perguruan Tinggi. Forum tersebut memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap individu. “Kalau ini terwujud maka ini akan luar biasa dalam mengawal birokrat agar tidak terjebak dalam KKN,” katanya.

Sementara Muraz berharap, jajarannya tidak terjerat masalah hukum yang berkaitan dengan KKN. Untuk itu, dalam pelaksanaan Pakta  Integritas  harus dimulai dari individu. Dia juga meminta jajarannya  untuk membuat penetapan kinerja yang pasti. Muraz menegaskan tidak  menerima penetapan kinerja yang kualitatif, tapi harus terukur. “APBD diserahkan  ke dewan kapan, dan kapan  ditetapkan oleh dewan, harus ditentukan waktunya,” ujarnya.

Dijelaskan, penadatangan tersebut merupakan langkah awal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi supaya tidak ada KKN di lingkungan Pemkot Sukabumi. Setelah itu,  akan memilih instansi  yang paling banyak mengelola keuangan sebagi Zona Integritas percontohan. Zona Integritas baru dimulai tahun ini.