Bus Listrik Lokal Belum Layak Produksi Massal - Sektor Otomotif

NERACA

Jakarta - Bus listrik yang dibuat Dasep Ahmadi hingga saat ini masih belum mendapatkan izin jalan dan produksi massal. Pemerintah beralasan masih ada syarat yang harus dipenuhi kendaraan itu sebelum bisa dapat izin-izin tersebut.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhammad Hatta mengatakan, syarat kendaraan untuk bisa diproduksi massal adalah jika tingkat kelaikannya mencapai level 9, sementara bus listrik buatan Dasep itu masih berada di level 7. "Bus listrik itu ada 9 level jadi kalau sudah level 9 baru bisa diproduksi massal, yang ada di tempat kita itu sudah level 7 jadi kita ujicoba di tempat sebenarnya," katanya di Jakarta (27/3).

Gusti menambahkan, uji coba sedang terus dilakukan terhadap bus tersebut. Tujuannya supaya bus tersebut bisa memperbaiki segala kekurangan dan naik level kelaikan. "Jadi harapan kita jangan ada yang mengawal, jadi kalau dia mogok ya biar mogok ketahuan, kalau dia nanjak ada macet nggak, kalau lagi padat dia berhenti dan nggak nyala nggak jadi supaya ketahuan seperti itu. Nah, kalau dia lolos naik ke level 8," tambahnya.

Menristek sendiri mengaku tidak bisa menjanjikan produksi massal bus listrik ini dalam waktu dekat, pihaknya menyatakan bahwa proses produksi bus itu diharapkan sudah dimulai pada tahun 2016. "Harapan kita 2016 sudah harus diproduksi, yang harusnya produksi perusahaan bukan Ristek, kita tugasnya meneliti saja. Terserah siapa saja yang mau terserah perusahaan Anda sendiri boleh bebas perusahaan mana saja," imbuhnya.

Disisi lain, masyarakat bisa menikmati dan membeli mobil listrik mulai tahun 2014. Pasalnya pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi. Dasep menuturkan, tahap awal pihaknya akan memproduksi secara massal mobil listrik jenis executive bus dengan kapasitas 17 penumpang. "Di 2014 masyarakat bisa menggunakan mobil listrik asli buatan Indonesia," ucap Dasep.

Saat ini pihaknya telah menunggu hasil penyempurnaan 3 purwa rupa atau prototype mobil listrik tipe city car, executive MPV dan executive bus. Ke-3 tipe ini telah menjalani uji sertifikasi di Kementerian Perhubungan. Dasep menuturkan dari ke-3 mobil itu, mobil tipe executive bus yang paling siap diproduksi massal. "Executive bus yang kapasitas 17 penumpang, itu yang lebih duluan diproduksi," jelasnya.

Untuk proses produksi ini, pihaknya bakal menggandeng investor. Diakuinya sudah ada investor yang menjajaki untuk bekerjasama dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama. "Kita sedang cari mitra yang tertarik bagi mereka yang tertarik," sebutnya.

Nantinya mobil listrik produksnya akan banyak menggunakan komponen yang dibuat di dalam negeri. Termasuk komponen penting seperti baterai dan motor. "Kita kan sedang pengembangan komponen misalkan baterai. Itu sudah bikin tapi yang elektronik masih banyak dari luar. Kalau motor masih dari luar tapi mau dikembangkan di dalam negeri," terangnya.

Namun Dasep enggan menyebut berapa harga per unit untuk setiap tipe mobil listrik yang bakal dijual dan meramaikan jalanan Indonesia kelak. "Kalau harga belum. Kan harga prototype dan produksi beda," katanya.

BERITA TERKAIT

Produksi Tumbuh Lampaui 17%, IKM Yogyakarta Juga Inovatif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian gencar memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Sektor yang menjadi…

Kontribusi Sektor Logam Pada Transaksi Online Hingga 70 Persen - Hasil Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional terus didorong agar dapat memanfaatkan fasilitas promosi online melalui platform…

Desainer Muda Dipacu Jadi Pelaku Usaha Rintisan Sektor Fesyen - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi dan dukungan kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dalam melaksanakan Modest Fashion…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…