NERACA
Jakarta - Total dana bantuan sosial (bansos) mencapai sekitar Rp 90 triliun, dana tersebut tersebar di 16 kementerian dan lembaga. Kendati demikian Kementrian Sosial (Kemensos) siap mengelola dana tersebut jika diberikan mandat dan amanat. Menurutnya akan lebih bagus dan program lebih terfokus.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan saat ini anggran yang diterima oleh Kementrian kami hanya Rp 5,5 trilliun, tapi jika diamanatkan kami seiap mengelola seluruh dana bansoso itu. “ Jika diamanatkan untuk mengelola, Kementerian Sosial siap mengelola seluruh dana bantuan social. Dan saya pikir akan lebih bagus dan program lebih fokus," katanya usai membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Pusat tahun 2014. di Jakarta, Kamis (27/3).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar bansos hanya dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal tersebut diusulkan, agar pengelolaannya fokus. Sebab selama ini bansos rawan terhadap penyelewengan, terlebih menjelang pemilihan umum.
Sebelumnya Wakil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Hasan Bisri menyebutkan adanya kecenderungan terjadi penyalahgunaan anggaran sebelum pemilihan umum (Pemilu). Para politisi kerap menggunakan anggaran tidak sesuai aturan dengan tujuan memenangkan partai mereka. Biasanya penyalahgunaan anggaran terjadi di penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) serta adanya program-program pemerintah yang di desain sangat bernuansa politis. "Misalnya program tambahan, optimalisasi dan sebagainya yang cukup besar dan untuk membantu desa-desa yang pasti orang akan bertanya kenapa baru sekarang, kenapa dulu-dulu tidak ada," katanya.
Hasan mengakui, bantuan sosial dan kegiatan berorientasi bantuan pada masyarakat kerap diselewengkan oleh pejabat. BPK akan memberi perhatian khusus menjelang dan sesudah pemilu mengenai masalah ini."Jangan sampai pemilu sudah sukses kemudian dicederai dengan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu," jelasnya.
Walau demikian, Hasan mengklaim BPK sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut. BPK akan selalu melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan. "Kami sebagai pemeriksa tidak boleh curiga dulu, kami lihat dulu seperti apa pelaksanaannya di lapangan," tegasnya.
Salah satu cara yang akan dilakukan BPK adalah dengan mekanisme e-audit. BPK bisa mengumpulkan data serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang diduga terjadi fraud di dalamnya.
Sedangkan dimata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, salah satu bentuk yang paling rawan disalahgunakan dari APBN adalah belanja bantuan sosial (bansos). "Sangat rawan di bantuan sosial atau bansos. Bansos menjadi hal strategis, dan Bansos rentan di politisasi, " lanjutnya.
Pengaturan pengelolaan belanja Bansos, lanjut Abdullah, sangat minimalis. "Selain itu belanja Bansos lekat dengan program dan kegiatan yang bersifat populis, yang meliputi rehabilitasi sosial. Dana Bansos, semakin rawan dipolitisasi mengingat banyak menteri (petinggi partai politik) yang telah daftar calon tetap pemilu legislatif atau ikut konvensi capres disalah satu partai," lanjutnya.
Kata Abdullah, sudah banyak kasus yang terungkap bahwa, penerima bansos APBD adalah klan dari kepala atau pejabat daerah. "Penggunaanya pun tidak jelas dan jauh dari tujuan bansos dialokasikan. Maka tidak berlebihan apabila masyarakat juga mulai mewaspadai anggaran bansos dalam APBN yang jumlahnya sangat besar," tutupnya. [agus]
