NERACA
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS)mengakui masih kesulitan dalam melakukan input data menjelang penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Selama hampir dua tahun ini masih survai ini belum bisa berjalan maksimal dan menuai kendala dilapangan. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah kesulitan meminta data perusahaan berskala besar.
Suryamin, Kepala BPS, mengemukakan bahwa sampai dengan saat ini pengambilan data untuk SE 2016 masih mengalami banyak masalah besar terutama untuk pengambilan data untuk perusahaan-perusahaan besar. Tantangan itu muncul di tengah situasi kebebasan berpendapat dan penolakan atas kerahasiaan data perusahaan. "Dari laporan di lapangan banyak responden tidak mau memberikan datanya kalau didatangi petugas BPS. terutama perusahaan berskala besa ," kata Suryamin sesaat setelah Peresmian Gedung Baru BPS Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/3).
Padahal,sambung Suryamin, sensus ekonomi sangat penting bagi kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana survey yang sudah dilakukan setiap 10 tahun sekali ini nantinya mengupas data industri di luar sektor pertanian, yakni pertambangan, industri, konstruksi, jasa, perhotelan dan lainnya.
"Kami ingin melihat dan memperoleh data jumlah penyebarannya, penyerapan tenaga kerjanya, nilai tambah, penggunaan informasi teknologi untuk meningkatkan produksi, investasi dan sebagainya, tapi dari pihak perusahaan masih sulit untuk bekerjasama" imbuhnya.
Oleh karenanya menyikapi problem itu BPS nantinya akana menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyukseskan sensus ekonomi ini. Seraya memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh BPS tidak akan bocor ke masyarakat. "Data ini kan dilindungi oleh UU jadi nantinya tidak ada kebocoran, data setiap individu dijaga, sedangkan yang terekspose hanya data agregasi saja," ujarnya.
Ditempat yang sama Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nyoto Widodo menyerukan hal serupa, bahwa penolakan kerap datang saat petugas melakukan survei di lapangan. Hal ini dipicu karena adanya kebebasan Hak Asasi Manusia. "Setiap orang punya kesempatan menolak, makanya setiap mendatangi perusahaan, ada surat dari Gubernur. Tapi upaya tidak selalu berhasil, ini merupakan tantangan berat bagi kami," katanya.
Menurutnya berdasarkan peranan perekonomian di Indonesia, provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi terbesar dibandingkan provinsi lain yaitu 17% terhadap PDB Nasional. Melihat hasil SE2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikor di DKI Jakarta berjumlah 1.135 perusahaan dimana 40% adalah perusahaan perdagangan besar dan eceran.
Lagi-lagi dia mengemukakan tantangan terbesar BPS DKI Jakarta adalah penolakan responden terhadap sensus maupun survei, penolakan responden lebih dikarenakan kesibukan responden atau kekhawatiran responden yang menganggap pendataan BPS berhubungan dengan pajak," Kami akan terus bekerja sama dengan Pemda agar SE2016 berjalan lancar," tukasnya.
Perlu diketahui sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS wajib melaksanakan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (SP), dan Sensus Ekonomi (SE). Sensus Ekonomi telah dilaksanakan. sebanyak tiga kali tahun 1986, 1996 dan 2006. Dan rencananya untuk SE 2016 diperkirakan akan menelan anggran sebesar Rp 4 trilliun. [agus]
