NERACA

Jakarta – Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak lama lagi lagi digelar, kendati demikian sering kali MEA menjadi momok menakutkan mengingat secara keseluruhan Indonesia masih jauh dari siap menghadapi pagelaran itu. Mengingat produk lokal dirasa masih belum mampu bersaing dengan produk negera ASEAN lain. Sebenarnya jika pemerintah mau fokus harusnya bisa lebih mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama untuk konsumsi dalam negeri, sehingga produk negara lain tidak bisa masuk.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung  mengatakan publik sering merasakan MEA itu sebagai ancaman dan menakutkan bagi sebagian kalangan. Sebenarnya jika pemerintah mau fokus dan terus meningkatkan sektor UMKM terutama untuk kebutuhan domestik, maka produk lain tidak bisa masuk.

“Bagaimana produk lain bisa masuk, jika produk dalam negeri saja sudah membanjiri pasar domestik, tidak ada ruang untuk produk negara lain. Maka dari itu pemerintah saat ini harus fokus penguatan produk sektor UMKM,” katanya saat berdisikusi dengan Wartawan, di Jakarta, Rabu.

Karena jika mengandalkan industri perlu permodalan besar, teknologi tinggi, dan tempo yang lama. Tapi UMKM nasional itu kan jumlahnya sudah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jika diberikan supporting lebih maka produk mereka bisa di andalkan untuk bekompetisi dengan produk negara Asean lain. “Waktunya tinggal beberapa bulan lagi, salah satu cara terus mendorong sektor UMKM menjadi garda depan saat MEA 2015 nanti,” imbuhnya.

Adapun caranya dengan memberikan insentif lebih, diberikan standarisasi produk atau sertifikasi lembaga produk (SLP) yang nantinya memverifikasi standar nasional untuk perbaikan mutu dan kulitas, dan tentu saja memberikan kemudahan untuk penambahan permodalan. “Jika produk UMKM sudah memenuhi standar siap berkompetisi dengan produk negara Asean lainnya,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya untuk sektor perikanan terus memberikan insentif-insentif dan pembinaan untuk UMKM pengolahan perikanan terutama untuk terus meningkatkan kualitas produk yang berstandar nasional bahkan bisa berstandar ASEAN. “Bukan hanya di sektor perikanan, saya rasa di sektor lain juga harus berbuat sama guna menyiapkan MEA nanti,” paparnya.

Masalah lain yang harus dibenahi adalah biaya logistik nasional yang saat ini masih sangat mahal berkisar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan maka dari itu ada pemebenahan dan peningkatan infrastrukstur untuk distribusi barang sehingga cost logistik bisa ditekan.

“Ongkos logistik mempengaruhi harga produk, logistik Indonesia masih mahal dibandingkan negara Asean lainnya, jika biaya bisa ditekan produk nasional secara harga mampu bersaing dengan produk Asean lainnya,” tukasnya.

Ada Konsolidasi

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan UMKM Indonesia siap menghadapi pemberlakuan MEA jika ada konsolidasi dalam badan usaha koperasi. "Jika koperasi Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai koperasi dan belajar dari pengalaman negara maju membangun koperasi kelas dunia, gerakan koperasi di Indonesia bisa menyambut MEA dengan rasa percaya diri," katanya.

Menteri berharap, pasar tunggal MEA akan meningkatkan efisiensi usaha di semua lini kegiatan ekonomi termasuk koperasi. Berlakunya pasar tunggal MEA kata dia justru akan mendorong tingkat persaingan di kawasan regional Asean. "Saya percaya, jika kita kompak dan melakukan tindakan bersama untuk menghadapinya, maka saya yakin koperasi justru akan semakin bertambah kuat, efisien, dan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi Asean lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam bahkan telah melakukan langkah-langkah terbaik dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM. "Tentunya kami berkewajiban untuk membekali UKM termasuk salah satunya pelatihan yang mendorong semua UKM melek teknologi. Sebab suka atau tidak suka, kita harus siap apapun kondisinya harus siap," katanya.

Menteri menyadari pemberlakuan MEA tinggal menunggu waktu sampai tahun baru 2015. Pihaknya menekankan sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu pergerakan bebas barang; bebas jasa; bebas investasi; bebas modal; dan pergerakan bebas pekerja terampil.