NERACA

Jakarta - Untuk pengembangan industri nasional, Pemerintah telah menetapkan program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral serta peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya mineral (SDM).

“Kami memberi tugas khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur (BIM) untuk mengawal program hilirisasi industri berbasis migas dan tambang mineral. Hal ini menjadi komitmen pemerintah sebagai implementasi Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat usai pelantikan Dirjen (BIM) di Jakarta, Rabu (26/3).

Hilirisasi industri berbasis bahan tambang mineral dan pengembangan industri substitusi impor, menurut Hidayat, mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. “Sektor industri diharapkan dapat terus menjadi penopang utama bagi perekonomian nasional dan dilihat dari kontribusinya yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya,” paparnya.

Saat ini, lanjut Hidayat, 50% pendirian pabrik pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri mulai berjalan dan beberapa pelaku usaha mulai menanamkan modalnya. “Penghentian ekspor bahan baku mineral secara total sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tidak mudah dilakukan karena pelaku usaha sudah melakukan ekspor selama puluhan tahun. Butuh proses panjang agar kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai target pemerintah,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, peraturan penghentian ekspor bahan baku mineral, memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi industri dalam negeri. “Pembangunan smelter membutuhkan modal yang tinggi dan pemerintah akan mengajak pelaku usaha menanamkan modalnya di sektor tersebut,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hidayat melantik satu pejabat eselon I Kementerian Perindustrian. Posisi Dirjen Bina Industri Manufaktur (BIM) sekarang dijabat Harjanto. Harjanto menggantikan posisi Dirjen BIM sebelumnya, Benny Wahyudi yang sudah memasuki masa pensiun. Harjanto sendiri awalnya menjabat sebagai Direktur Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral, Ditjen Kerjasama Industri Internasional.

Sedangkan Benny Wahyudi kini menjabat sebagai staf khusus Menteri Perindustrian. Hidayat mengatakan jabatan yang diberikan kepada Harjanto adalah jabatan yang penting dan strategis karena mempunyai tanggung jawab dalam melakukan. Pembinaan dan pengembangan industri nasional.

"Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri nasional, Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Hidayat.

Hidayat berpesan kepada pejabat baru yang dilantik terkait dengan hilirisasi industri berbasis migas dan tambang mineral. Hal ini menjadi komitmen pemerintah sebagai implementasi UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil tambang mineral batubara di dalam negeri. "Hal ini mengingat sektor industri diharapkan dapat terus menjadi penopang utama bagi perekonomian nasional," jelasnya.

Hilirisasi mineral adalah kebijakan mulia pemerintah yang harus didukung semua pihak. Pasalnya, dengan hilirisasi mineral akan membawa keuntungan yang besar bagi rakyat dan negara.

Pengamat dan Pakar Hukum Pertambangan, Abrar Saleng mengatakan adanya kebijakan mewajibkan hilirisasi barang tambang merupakan adanya revolusi pertambangan di Indonesia. Menurut Abrar, energi merupakan kekuatan utama pendukung hilirisasi meneral melalui pengolahan dan pemurnian. Peningkatan nilai tambah mineral, kata dia, adalah suatu keniscayaan, dengan melalui sentuhan teknologi pengolahan dan pemurnian.

Abrar mengatakan, kebijakan pemerintah untuk konsisten dengan regulasi, membangkitkan revolusi baru dalam industri pertambangan. Menurut Abrar, menolak hilirisasi, berarti menyetujui pemborosan sumberdaya alam pertambangan, pembiaran penurunan pendapatan negara, melanggar kepentingan antargenerasi. Selain itu, kalau tidak dilakukan hilirisasi maka keuntungannya hanya sesaat dan merusak lingkungan karena biaya pemulihan lingkungan tidak seimbang dengan harga bijih yang diperoleh. Selain itu, kata dia, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara industri pertambangan. "Padahal impian kita, paling tidak seperti India kalau tidak bisa seperti China," kata dia.

Menurut Abrar, hilirisasi ekuivalen dengan smelter atau pemurnian, namun sampai saat ini infrastrukturnya belum siap dan power plant listrik belum mendukung. Dengan diwajibkannya pembangunan hilirisasi sejak awal tahun 2014 maka produksi harus berhenti sejenak terutama yang memegang izin usaha pertambangan. Dampaknya adalah potensi akan terjadi pemutusan hubungan kerja, menimbulkan kepastian sekitar 2 - 3 tahun ke depan, akan terjadi kerusuhan sosial di lokasi pertambangan serta terjadi penurunan APBD daerah penghasil.

Abrar menegaskan, jalan tengah yang harus diambil pemerintah adalah pemerintah harus menjadi fasilitator, menciptakan kemudahan untuk mendorong ke hilirisasi. Pemerintah harus mempermudah perizinan, pembebasan lahan, pembangunan kapasitas listrik.