OJK Terima 800 Aduan dari Masyarakat - Asuransi Mendominasi

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan setidaknya saat ini ada sebanyak 800 pengaduan masyarakat terkait industri keuangan yang dilaporkan masyarakat. Adapun sebagian besar pengaduan tersebut didominasi dari sektor asuransi, yang kemudian disusul perbankan, dan pasar modal.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Dumoly Freddy Pardede menyebutkan, dari total pengaduan di sektor asuransi, sebagian besar mengeluhkan soal klaim asuransi. "Banyak pihak komplain terbesar asuransi, disusul perbankan, dan pasar modal. 100 juta pemegang polis hanya 600-800 aduan di OJK. 80% dari pengaduan karena perusahaan tidak bisa bayar klaim karena memang sudah tidak mampu bayar," kata Dumoly saat ditemui di acara HUT ke-34 Media Asuransi dengan Tema 'Ekspektasi Bank dan Multifinance Terhadap Asuransi,' di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (27/3).

Lebih jauh dia menjelaskan, masalah yang banyak ditemui di industri asuransi adalah banyaknya perusahaan asuransi yang sudah tidak kuat modal sehingga hal ini justru merugikan nasabah asuransi itu sendiri. "Banyak mengadu karena perusahaan asuransi tersebut kena proses hukum, kena Penghentian Kegiatan Usaha (PKU) dan dicabut izinnya sehingga nggak kuat bayar," imbuhnya

Untuk itu, pihaknya mengaku bakal lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan pengawasan yang dilakukan otoritas. "Kita akan meningkatkan kualitas pelayanan ke depan," janjinya. Sedangkan menurut Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sri Rahayu Widodo pernah mengungkapkan hal yang sama bahwa menurutnya layanan konsumen OJK tersebut mencakup tiga hal, antara lain penyampaian informasi (laporan), permintaan informasi (pertanyaan) dan pengaduan. “Paling besar kami menangani jumlah pengaduan sektor keuangan non bank sebesar 46,8%atau 692 pengaduan. Dimana perusahaan asuransi paling banyak mengadukan terutama kasus klaim nasabah,” kata Sri di Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Lebih lanjut Sri menjelaskan dari ketiga layanan konsumen tersebut, sebagian besar berupa permintaan informasi sebanyak 1.575 pengaduan. Disusul pengaduan sebanyak 590 dan penyampaian informasi 175 pengaduan. Selain asuransi, pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 639 pengaduan atau 43,2%, pasar modal sebanyak 38 pengaduan atau 2,6% dan lain-lain sebanyak 7,4% atau 110 pengaduan. Sehingga total pengaduan tercatat sebanyak 1.479. “Sistem layanan konsumen kami melalui sistem trackable dan traceable. Dimana, sistem trackable memfasilitasi bagi konsumen yang menyampaikan pengaduan dan sistem traceable memfasilitasi bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK),” jelas Sri.

Sri mengungkapkan pihaknya berharap layanan konsumen dapat memberikan informasi secara lebih transparan kepada publik khususnya konsumen pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan.“Kami memang menyasar kelas menengah, di mana kami dapat memfasilitasi kasus keuangan di bawah Rp 500 juta,” paparnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Sejarah Perdamaian Dunia Dimulai dari Singapura

Oleh: Yunianti Jannatun Naim Konflik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terus memanas dalam sebulan terakhir akhirnya mereda setelah…

Pasar Murah Asa Masyarakat Kecil Sambut Lebaran - Menjangkau Daya Beli Masyarakat

Tingginya harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran, selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di hari raya. Apalagi, bagi…

Wisata Jalur Vulkanik Jadi Berkah dari Gunung Merapi

Pekan kemarin Gunung Merapi kembali menunjukkan statusnya sebagai gunung api teraktif di Indonesia. Gunung yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…