NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai truk-truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendistribusikan BBM dari depo menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kerap kali berbelok arah. “Selama ini kan truk-truk tangki BBM itu dari depo harusnya mengirim ke SPBU ternyata di jalan belok arah, ya kita sih mengharapkan itu tidak ada, tetapi nyatanya ada,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Kamis (27/3).

Guna menghindari terjadinya penyelundupan, Susilo menilai truk-truk tangki BBM perlu menggunakan radio frequency identification (RFID). “Jadi kalau ada RFID, truk tangkinya belok arah tidak ke SPBU, ketahuan, atau di SPBU hanya ngisi sebagian akan ketahuan. Kalau itu dilakukan saya pikir akan lumayan juga. Kalau untuk di kendaraan masyarakat, next time saja lah,” tambah Susilo.

Sebelum digunakan oleh truk-truk tangki BBM, mobil-mobil pribadi juga telah ramai-ramai memasang alat untuk memonitoring dan pengendalian BBM tersebut. Namun demikian, target yang dipasang oleh pemerintah sebesar 4 juta unit RFID tidak berjalan mulus. Sejauh ini, pemasangan RFID di Jakarta baru mencapai 290 ribu unit kendaraan.

Menanggapi masalah tersebut, Susilo menyatakan sedang mengevaluasi program tersebut, bahkan ia mengatakan pemasangan RFID di kendaraan pribadi bisa dilain waktu. “Soal RFID, Pertamina sekarang sedang evaluasi program tersebut. Untuk pemasangan RFID di kendaraan masyarakat, saya pikir next time lah, nanti saja itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyalahkan lambatnya Program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak dengan memakai RFID karena dolar yang menguat tajam. “Kerjas ama dengan PT inti dan pertamina, ketika dilaksanakan tiba-tiba rupiah merosot sehingga perhitungannya tidak cocok lagi. Nah untuk seperti ini tidak mungkin PT Inti meneruskannya,” ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan PT Pertamina dan PT Inti sedang melakukan perhitungan ulang. Tujuannya agar mendapatkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak. “Mereka sedang melakukan perhitungan ulang. Nah sekarang perhitungan ulang itu sedang berlangsung PT Inti dan Pertamina. Bagaimana cara jalan keluar yang baik,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dampak menguatnya rupiah juga pernah terjadi pada Angkasa Pura II yang ingin membangun terminal III dengan kerja sama dengan BUMN kontraktor. “Contohnya Angkasa Pura II lagi bangun bandara terminal III begitu mulai dibangun oleh kontraktor Bumn terjadi gejolak dolar dan rupiah pasti kontraktornya tidak mau meneruskan kalau harus menanggung krugian yang bukan kesalahan dia ,” jelasnya.

Proyek Omdo

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyindir tak jalannya program yang digagas Pertamina dan dikerjakan oleh PT Inti ini. Hatta mengatakan, lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi ancaman tahun ini. Dalam APBN 2014, subsidi BBM dipatok sebesar 48 juta kiloliter (KL).

Menurut Hatta, konsumsi BBM subsidi sangat bergantung dari upaya pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seperti program pembatasan konsumsi BBM subsidi dan RFID sampai sekarang tidak jelas. “RFID mana? Omdo (omong doang). Capek omdo terus. Pengendalian dan pembatasan mana,” ujar Hatta.

Hatta mengaku belum melihat kelanjutan dari program yang sudah direncanakan tersebut, baik RFID maupun pembatasan konsumsi BBM subsidi. Meskipun dalam dua bulan berjalan di 2014, konsumsi BBM masih berada pada tahap normal. “Kita kan belum lihat lagi progresnya,” tegas Hatta.

Realisasi konsumsi BBM di 2013 adalah sebesar 46 juta KL. Hatta menilai konsumsi akan terus bertambah sering dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan program yang benar-benar nyata “Volume konsumsi itu akan naik terus seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Kita harus tata dengan tepat,” ujarnya.

Bila konsumsi naik, maka anggaran subsidi juga dimungkinkan melonjak. Di 2014 disediakan anggaran Rp 210 triliun untuk subsidi BBM. Lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 Rp 250 triliun. “Kalau subsidi melonjak, maka nanti akan berlanjut ke defisit fiskal. Kita harus jaga supaya defisit kita tidak melewati batas 3%. Karena itu yang diatur UU. Tanggung jawab kita di sana,” papar Hatta.