Perkuat Infrastruktur Gas Bumi

Sabtu, 29/03/2014

Sofyano Zakaria:

Perkuat Infrastruktur Gas Bumi

Mahalnya ongkos pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk semua sektor ekonomi, memaksa untuk beralih ke jenis bahan bakar yang lebih murah, yaitu gas bumi. Produk gas bumi antara lain dalam bentuk LNG dan CNG.

“Ya kita harus mendukung mendorong pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi agar bisa dikonsumsi oleh semua sektor konsumen energi, sperti kalangan industri, PLN, usaha komersial dan UMKM, maupun rumah tangga,” kata Sofyano Zakaria, direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi).

Apakah mahalnya membangun infrastuktur jadi hambatan besar memasyarakatkan bahan bakar gas (BBG)?

Ya tidak. Karena kita punya cadangan gas bumi bahkan terbesar di dunia. Karena itu, kita harus mendorong pemerintah agar tak terhambat oleh biaya yang besar untuk membangun infrastruktur gas bumi. Lagi pula, bukankah ini untuk kepentingan jangka panjang, jadi investasi itu sebanding dengan besarnya penghematan jika kita tetap memakai BBM.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Tntu saja harus menerbitkan regulasi yang mendukung pemasyarakatan BBG. Jangan sampai pasokan gas buminya melimpah, tapi permintaan kurang. Jadi jangan seperti telor dan ayam duluan siapa. Karena itu regulasi itu harus menyangkut dua hal untuk mempermudah transformasi energi dari BBM ke BBG. Pertama, menyiapkan sebanyak-banyaknya jaringan pasokan gas bumi untuk seluruh sektor usaha, termasuk untuk transportasi.

Kedua, mewajibkan semua kendaraan pemerintah memakai bahan bakar BBG. Lalu, seluruh angkutan umum harus menggunakan BBG. Juga, setiap produk mobil baru harus bisa menggunakan dua jenis bahan bakar yaitu BBM dan BBG. Jika tidak, konversi bahan bakar itu membutuhkan piranti dalam bentuk converter kit yang mahal. Jadi, konversi BBM ke BBG jelas akan mengurangi beban pemerintah untuk mengucurkan subsidi energi kepada masarakat.

Dalam jangka panjang apa saja keuntungan dari upaya transformasi energi dari BBM ke BBG, tapi bukan elpiji?

Yang terang, misalnya, beralihnya penggunaan elpiji untuk kebutuhan rumah tangga ke gas bumi jelas akan mengurangi subsidi pemerintah dan impor elpiji, sebab, cadangan gas bumi kita cukup untuk 100 tahun, sedangkan, cadangan minyak kita hanya 20 tahun saja. Produksi elpiji yang terbatas memicu impor dalam jumlah besar dengan harga yang mahal dan bakal menyedot cadangan devisa kita.

Yang jadi masalah krusial apa saja?

Intinya, pemerintah menjadi kunci persoalan, apakah sesuai dengan kebijakan penghematan energi secara nasional. Apakah kebijakannya sesuai dengan tuntutan sektor usaha dan lapisan masyarakat. Memang, saya setuju, hal itu harus menjadi gerakan nasional agar seluruh pemangku kepentingah ikut bertanggungjawab dan menunjang program itu. (saksono)