Sebagaimana diberitakan media massa aru-baru ini salah seorang ketua umum parpol mengatakan bahwa sistem demokrasi yang sekarang digunakan Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Memang, sistem demokrasi kita yang sekarang diberlakukan lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai demokrasi di Barat yang lebih mengutamakan banyaknya suara (melalui voting atau pemungutan suara). Demokrasi ala Barat percaya bahwa suara rakyat suara Tuhan karena slogan ini populer dalam sejarahnya untuk menumbangkan kediktatoran dan hal-hal yang menindas rakyat. 

Vox Populi, Vox Dei  bahwa suara rakyat suarat Tuhan yang berasal dari bahasa Latin yang selalu diusung oleh para pengikut demokrasi yang menunjukkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi mengacu pada slogan ini. Hal ini berarti demokrasi model ini mengutamakan kedaulatan rakyat melalui suara mayoritas. Dengan demikian maka bukan tidak mungkin lalu akan muncul tirani mayoritas dari hasil pemungutan suara.

Seperti kita ketahui nilai suara seorang bajingan (penjahat) dalam sistem demokrasi ini sama nilainya dengan suara seorang alim ulama atau orang yang diakui sebagai kaum arif dan bijaksana. 

Jadi, seandainya di lokasi tempat diadakannya Pemilu lebih banyak orang jahat dari pada orang baik maka wajar jika yang menang di wilayah itu adalah mereka aspirasi para penjahat itu. Pemungutan suara "one man one vote" atau satu orang satu suara membawa hal yang merugikan bagi penegakan kebenaran, apalagi jika kondisi di masyarakat ternyata lebih banyak yang "tidak beres" ketimbang yang waras.

Dalam kondisi di negara kita ini sedang berupaya meningkatkan kualitas budi pekerti dan unjuk kerja bangsa adalah sangat sulit menerapkan "one man one vote" karena pemahaman kebanyakan orang belum tentu benar dan baik. Jadi sistem demokrasi semacam ini lebih mengandalkan kekuatan suara mayoirtas melalui Pemilu bukan hasil musyawarah untuk mufakat. 

Padahal pada masa sebelum reformasi kita menerapkan sistem domokrasi yang berlandaskan Pancasila yakni musyawarah untuk mufakat dan dalam sistem keterwakilan (perwakilan) dari berbagai golongan dan kelompok. Hal ini tertuang dalam  sila keempat Pancasila.

Oleh karena itu saya setuju dengan pandangan sejumlah kalangan yang pernah menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi kita saat reformasi ini sudah tidak mengacau lagi pada landasan dan filosofi bangsa yang telah susah payah ditemu-kenali oleh para pendiri (the founding fathers) Republik Indonesia ini. Pada saat orde baru (orba) menjalankan rezim otoriter sebenarnya persoalannya bukan pada sistem tetapi lebih pada okum pimpinan dan sejumlah elitenya yang tidak amanah karena abai dari landasan konstitusi dengan menafsirkan sendiri ayat-ayat konstitusi teruata pada pasal-pasal karet.

Dalam masa orde baru itu terjadi penyimpangan atau pengabaian atas perlindungan konstitusi bagi warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, sehingga hanya pendapatnya sendiri yang benar sedangkan pendapat orang lain keliru. Namun sayang gaung reformasi yang dilakukan sekarang terlalu berlebihan bahkan terkesan kebablasan dengan merubah sistem demokrasi yang sebenarnya tidak salah karena yang salah adalah pimpinan dan sejumlah elitenya. Semestinya elite pimpinan yang otoriter dan memaksakan kehendak itu saja yang diturunkan bukannya mengganti sistem demokrasinya.

Lalu pasal-pasal yang bisa ditafsir secara bebas menurut pemerintah yang berkuasa yang mesti dipertegas melalui dewan perwakilan rakyat dan majelis permusawaratan rakyat (DPR/MPR).  

Alhasil, dalam era reformasi ini kita menggunakan sistem demokrasi ala liberal yang tentunya negara-negara Barat sangat senang karena mudah dikendalikan untuk negara yang belum maju seperti Indonesia ini. Budaya dan kondisi rakyat Indonesia tidak cocok menggunakan sistem demokrasi Barat ini. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mengembalikan sistem demokrasi Pancasila kita. (uin-malang.ac.id)