Kualitas SDM Lokal Masih Rendah

MENJELANG PEMBERLAKUAN MEA 2015

Kamis, 27/03/2014

Jakarta – Bukan hanya sektor keuangan, industri, dan perdagangan saja yang bakal menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk dapat berperan besar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan bergulir pada 2015 mendatang. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pun merupakan titik lemah negeri ini untuk berkiprah dalam ajang "perang dagang" tersebut.

NERACA

Hal itu diakui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Menurut dia, pada saat pagelaran MEA 2105 nanti, ada 12 sektor yang terbuka. Yaitu, lima sektor jasa seperti penerbangan dan logistik, dan tujuh sektor perdagangan pertanian, elektronik, perikanan, otomotif. Serta ada delapan bidang profesi yang akan bebas berpindah seperti insinyur, perawat, arsitek, tenaga pariwisata, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, akuntan dan dokter.

Kendati demikian, ungkap Armida, kemampuan tenaga kerja dari Indonesia tidak ada yang unggul untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya. "Bicara skill untuk SDM nasional, belum ada yang unggul, masih sangat kurang local skill-nya," kata Armida, sesaat setelah menghadiri acara seminar yang mengangkat tema “Tantangan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dan SDM Indonesia Menghadapi Globalisasi Khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” di Jakarta, Rabu (26/3).

Tentu saja, lanjut Armida, ini merupakan persoalan yang sangat krusial. Apalagi, waktu dimulainya MEA tidak lama lagi. Indonesia akan sulit untuk menembus lapangan kerja di negara-negara lain karena kompetensi tenaga kerja yang masih kurang berkualitas. "Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang krusial dan dipertimbangkan untuk proses pembangunan nasional ke depan," tukas dia.

Kondisi tersebut, kata Armida, membuat pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk percepatan kualitas tenaga kerja. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif pajak lebih kepada perusahaan yang melakukan pelatihan tenaga kerja. “Upaya ini bisa lebih efektif dan efisien untuk mengejar dan menyiapkan menghadapi MEA 2015, dibandingkan dengan harus merombak kembali format pendidikan yang ada di Indonesia sekarang yang butuh proses dan tidak bisa dilakukan secara instan,” papar dia.

Menghadapai MEA yang tinggal beberapa bulan lagi tentu saja langkah pendidikan non formal dari dunia usaha yang harus terus ditingkatkan. “Apalagi, pelatihan tenaga kerja yang dilakukan baru mencapai 5%. Itu pun berasal dari program pemerintah. Rata-rata hanya 5% tenaga kerja di Indonesia yang dapat pelatihan," jelas Armida.

Sedangkan menurut Direktur Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, secara kualitas SDM nasional memang masih sangat rendah, sampai dengan saat ini pola pendidikan yang dibangun pemerintah Indonesia mengacu pada standarisasi pendidikan nasional yang dibandingkan dengan taraf pendidikan luar negeri secara kualitas masih di bawahnya, bahkan mungkin dengan negara Asean. “Sehingga kemampuan dan kualitas SDM nasional masih di bawah rata-rata dengan negara lain,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Di mata Enny, harusnya pemerintah jauh hari pemerintah sudah menyiapkan sistem pendidikan nasional dengan mengacu pada standarisasi global. Sehingga, secara kualitas SDM akan selalu siap jika menghadapi perdagangan bebas baik di ASEAN maupun dunia. “Pasar bebas Asean hanya salah satu dari ajang kompetisi Indonesia dengan negara lain. Ke depan masih ada ajang-ajang yang lain yang memang harus disiapkan sedini mungkin,” imbuh dia.

Maka dari itu, lanjut Enny, pemerintah harus mulai membuat desain dan langkah konkrit terhadap kebijakan peningkatan SDM nasional bukan hanya untuk menghadapi MEA saja tapi lebih pada penyiapan jangka panjang sehingga di mata dunia kualitas SDM lokal bisa dihargai negara lain. “Harus ada kebijakan dari pemerintah yang mampu membangun SDM berkualitas tinggi dan bertaraf international salah satu cara dengan arah kebijakan pendidikan standar dunia,” ujarnya.

Penduduk Indonesia ada sekitar 250 juta dan orang yang pendidikan sekitar 10% saja atau sekitar 25 juta atau setara dengan penduduk negara Malaysia. Hanya saja, yang perlu dicermati jika hanya memiliki tenaga profesional atau penduduk berpendidikan hanya 10% saja tentu saja di mata dunia, Indonesia hanya menjadi negara buruh saja. “Idealnya, harus lebih banyak dari 10% bahkan kalau bisa lebih dari 50%. Inilah tugas pemerintah untuk dapat menjadikan penduduk Indonesia menjadi high skill dan diperhitungkan di kancah international,” kata Enny.

Lebih dari itu, kata Enny, hal itu bisa diwujudkan karena porsi anggaran untuk pendidikan lumayan besar, yakni 20% dari APBN atau sekitar Rp360 trilliun. Jika memang alokasi anggran itu tidak dikemplang dan memang lari untuk peningkatan pendidikan nasional masih memungkinkan untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Bakal Kalah

Sementara itu, guru besar ekonomi dari UGM Prof Sri Adiningsih menilai bahwa tingkat kemampuan pekerja maupun SDM Indonesia akan kalah saat bertarung di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti . Pasalnya hingga saat ini memang Indonesia tidak siap.

“Menurut data yang saya miliki, 50% pekerja di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar, 90% pekerja tidak pernah ikut pelatihan. Data dari Human Development Index kita kalah dari Malaysia, Singapura bahkan dari Filipina. Sudah pasti pekerja pekerja asing ini akan membanjiri Indonesia, “jelas Sri, Rabu.

Lebih lanjut lagi Sri mengatakan, sektor ketenagakerjaan kita dari segi kemampuan dan bahasa kita sangat lemah, negara kita tidak mempersiapkan itu semua. Untuk itu, dari pada tidak ada perbaikan sama sekali, pemerintah harus memberikan pelatihan dan sertifikasi para pekerja di dalam negeri. “Pemerintah terlalu terlena, dari dahulu kita terus menerus mengirim TKI dan TKW keberbagai negara tanpa dibekali dengan kemampuan dan yang lebih aneh lagi pemerintah bangga dengan itu,” papar Sri.

Menurut Sri, 2015 nanti, ribuan tenaga kerja dari Filipina akan masuk dan menyerbu pasar kerja di tanah air. Khususnya untuk level tenaga kerja di kelas menengah, masuknya ribuan tenaga kerja asal Filipina ke Indonesia tentunya harus diwaspadai. Kondisi tersebut, sudah terjadi di Singapura dan Dubai.

Di kedua negara tersebut, tenaga kerja asal Filipina, telah mendominasi dunia kerja kelas menengah. Bahkan, mereka sudah banyak yang mulai bekerja di Australia. "Tenaga kerja asal Filipina itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Biaya upahnya pun relatif lebih murah," kata Sri.

Menurut Sri, tenaga kerja asal Filipina memang bisa menjadi ancaman bagi para tenaga kerja dalam negeri. Apalagi, selama ini mereka pun telah mengisi dunia kerja yang ada di mal-mal besar yang ada di dunia. Khususnya di Singapura, Dubai, dan Australia. "Kami berharap, masyarakat dan semua pihak dapat lebih bersiap menghadapi itu, sehingga nantinya tidak kalah bersaing," pungkas Sri.