NERACA

Jakarta – Presentase tingkat pendidikan warga Indonesia yang lulusan perguruan tinggi masih tergolong rendah, mengingat biaya pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi masih relaitif mahal sehingga banyak dari masyarakat Indonesia tidak menikmati bangku kuliah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhamammad Nuh menuturkan jika ingin pendidikan perguruan tinggi menjadi murah pemerintah harus menyiapkan anggran Rp 8 trilliun pertahun untuk memberikan subsidi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kalau memang menginginkan biaya kuliah murah, maka pemerintah harus mengalokasikan dana untuk mensubsidi PTN di Indonesia sekitar Rp 8 trilliun per tahun,” katanya sesaat setelah menghadiri acara seminar yang mengangkat tema “Tantangan, kependudukan, Ketenagakerjaan dan SDM Indonesia Menghadapi Globalisasi Khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurutnya, Sambung saat ini memang anggran untuk pendidikan besar dari APBN, tapi perlu dilihat bahwa saat ini untuk pendidikan tidak hanya untuk mengurusi pendidikan tinggi saja, untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah saja sudah besar, memang nanti arahnya sampai dengan pendidikan tinggi itu butuh proses. “Untuk tingkat dasar dan menengah saja besar anggrannya memang porsi anggaran sekarang larinya kesana, kita harus bertahap ” imbuhnya.

Sebelumnya Pengamat pendidikan Wildan Hasan Syadzili menilai biaya yang mahal saat awal masuk sekolah baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi disebabkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen hanya menjadi jargon politik semata. "Dalam praktiknya tidak sampai 50 persen anggaran itu benar-benar untuk peningkatan mutu pendidikan. Lebih banyak untuk belanja pegawai," kritiknya

Situasi demikian, sambung Wildan, ditunjang dengan perangkat peraturan yang mengkondisikan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah di Indonesia. Hal demikian disebabkan, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan (education funding) terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan pusat. "Di Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mereka yang bertanggung jawab sendiri," paparnya.

Ini terjadi karena pemegang kebijakan masih menganggap investasi pendidikan hanya dianggap hanya membuang uang. "Padahal di negara lain, pendidikan dijadikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun SDM demi kepentingan pembangunan ekonomi," cetusnya

Ironisnya, sistem pendidikan yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak diperparah dengan kualitas pendidikan yang jauh dari kategori baik. "Konyolnya, masyarakat membayar biaya pendidikan yang mahal, namun tidak setimpal dengan kualitas yang didapat," katanya

Sebagai gambaran alokasi pendidikan di sejumlah negara lainnya jauh di atas Indonesia. Seperti di Australia sebanyak 46% dari APBN, Malaysia 26%, Singapura 32%, dan Amerika hingga 68%. [agus]