Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Genderang pemilihan umum sudah ditabuh. Seluruh partai politik beradu siasat untuk memenangi kontestasi demokrasi elektoral. Para caleg menahbiskan diri sebagai pandita suci yang siap turun gunung membela rakyat. Sejumlah kandidat calon presiden pun bersimpuh meminta restu para pemilih seraya menebar sumpah serapah untuk memajukan bangsa.

Indonesia memang kerap dipuja sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Tapi celakanya, negeri baru sebatas menerapkan demokrasi prosedural, belum demokrasi substansial. Demokrasi prosedural hanya memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan elektoral. Sementara demokrasi substansial lebih menjamin proses demokrasi yang menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Hasil pemilu yang dihelat pasca rezim reformasi faktanya sungguh mengecewakan. Politik uang, politik transaksional, politik serangan fajar, hingga politik saling cemooh terbukti hanya melahirkan para koruptor berdasi. Alih-alih pemiluh menghasilkan pemimpin yang berkualitas, realitanya seluruh partai politik justru terbukti korup dan berakhlaq miring.

Lantas bagaimana dengan pemilu legislatif 9 April dan pemilu presiden 9 Juli mendatang? Sulit dijawab. Tapi tampaknya sama saja. Mayoritas petahana (incumbent) di DPR yang kelakuaannya minus itu kembali mencalonkan diri. Lebih menyedihkan, para bakal calon presiden, baik yang mendeklarasikan diri maupun yang dideklarasikan partainya, kebanyakan adalah stok lama. Ya, stok lama sudah keukur kualitasnya. Tingkat kualitas yang hanya pantas ditertawakan ramai-ramai.

Ada dari bakal calon presiden itu yang sudah pernah gagal dua kali, di pemilu presiden 2004 dan 2009. Ada pula yang sudah gagal sekali di pemilu 2009. Apa mereka tidak malu memaksakan diri untuk dipilih di 2014? Agaknya urat malu mereka memang sudah putus. Karena mereka mengidap apa yang disebut sebagai defisit akal sehat.

Tantangan bangsa Indonesia ke depan jelas kian rumit. Baik di sektor keamanan, sosial, kebudayaan, terlebih lagi di bidang ekonomi. Beragam persoalan, mulai dari energi, pangan, infrastruktur, moneter, fiskal hingga sektor riil begitu gamblang membelit perekonomian nasional dari hulu sampai hilir. Di depan mata, Indonesia juga akan masuk pada kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015. Belum lagi kalau bicara alarm redupnya pertumbuhan ekonomi nasional, struktur APBN yang sakit akut, utang luar negeri yang menggunung, atau jebakan negara kelas menengah.

Bila diabsen satu-satu, gelombang problem tersebut sudah pasti akan bikin kepala para calon presiden kliyengan. Apalagi, semua persoalan itu tidak hanya butuh diselesaikan secara cepat, tapi juga menyeluruh. Memang, di bawah langit demokrasi, siapapun yang menganggap dirinya populer boleh saja memantaskan sosoknya menjadi presiden. Tapi kalau hanya semata-mata karena haus kekuasaan apalagi ditambah defisit akal sehat tadi, maka jangan salahkan rakyat jika menganggap mereka adalah para pengidap sakit jiwa.