NERACA

Kerawang – Indonesia dijadikan salah satu negara yang layak untuk investasi. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang semakin meningkat telah menjadi faktor pendorong investasi meningkat di Indonesia. Dengan pertumbuhan kelas menengah, kata Lutfi, Indonesia tidak hanya dijadikan pasar namun juga sebagai basis industri, terutama industri otomotif.

“Kelas menengah yang mapan akan mengundang industri yang baik, bukan hanya menyuplai ke pasar Indonesia, tetapi menjadikan Indonesia sebagai basis industri, di mana nantinya produk yang dihasilkan didalam negeri bukan hanya untuk pasar regional, tetapi juga pasar global,” ujar Lutfi di Kerawang, Jawa Barat, kemarin.

Ia menjelaskan saat ini jumlah kelas menengah di Indonesia telah mencapai 150 juta orang. Jumlah tersebut, 3 kali lipat dibanding Filipina yang jumlah kelas menengahnya mencapai 50 juta orang, atau lebih besar 4 kali lipat dari Thailand yang kurang dari 40 juta orang. Bahkan jumlah kelas menengah Indonesia jauh lebih besar 5 kali lipat dibandingkan Malaysia yang kurang dari 30 juta orang dan Vietnam yang mencapai 28 juta orang.

Lutfi mengatakan dengan semakin tumbuhnya kelas menengah ini sangat penting dalam hal perekonomian Indonesia. Pasalnya dengan pendapatan US$ 3 ribu per kapita, masyarakat kelas ini sudah mampu membeli televisi keduanya, dan dengan US$ 5 ribu per kapita, masyarakat mampu beli alat rumah tangga, temasuk kendaraan pribadi. “Di Jepang, dari 1.000 orang, yang punya mobil sekitar 580 orang, ini berarti satu mobil untuk dua orang, di Thailand, dari 1.000, 182 orang diantaranya punya mobil, sedang di Indonesia, dari 1.000, hanya 40 orang yang punya mobil, ini berarti hanya 4%,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, maka produksi mobil di Indonesia yang ditargetkan mencapai 2 juta unit pada 2020, diharapkan dapat berjalan lebih cepat. “Saya rasa 2 juta unit itu bisa terlaksana kurang dari 2020. Ini menjadi tonggak sejarah baru tidak hanya untuk pasar domestik tapi juga pasar internasional,” tandas dia.

SDM dan Infrastruktur

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Investasi dan Pengusaha Peter F. Gontha mengatakan, daya tarik yang sudah dimiliki Indonesia ini harus bisa dikombinasikan dengan peningkatan kualitas infrastruktur.

Dari fakta yang ada, sudah banyak negara negara tetangga yang membangun kualitas infrastruktur secara besar besaran, sebut saja Singapura. Menurutnya, Singapura tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memberikan insentif yang bisa menarik investor. Seperti meningkatkan alokasi subsidi infrastruktur, pemberian insentif research and development, perlakuan khusus untuk proyek proyek besar, serta ketersediaan tenaga kerja yang andal.

Jadi, ketika datang ke Singapura, investor tersebut hanya murni investasi tanpa memikirkan infrastruktur lagi. Lain halnya dengan Indonesia. Menurut Peter, ketika investor datang ke Indonesia, mereka dihadapkan pada kualitas infrastruktur yang masih minim ditambah kualitas regulasi yang berbelit belit. Hal inilah yang harus segera diperbaiki secepat mungkin. “Minimal Indonesia harus sejajar dengan Singapura bahkan Indonesia harus bisa di atas Singapura. Semua itu bisa dicapai apabila semua stakeholder bersatu yaitu pemerintah dan pengusaha,” ujar dia.

Ia mengatakan selain membangun kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga sangat penting. Menurut dia, kualitas SDM merupakan salah satu indikator yang dilihat investor apabila ingin berinvestasi, karena dengan kualitas SDM membuat bisnis mereka menjadi lebih untung. Tak hanya itu, para investor akan tetap bertahan di Indonesia dan tidak pindah ke negara lain.

Dia mengatakan, minimal Indonesia sudah mempunyai lebih dari 150.000 sumber daya manusia dengan gelar Ph.D. Menurut dia, saat ini jumlah SDM Indonesia yang mempunyai gelar Ph.D hanya 30.000. Tidak sebanding dengan jumlah penduduk sebesar 240 juta.

“Bandingkan dengan Tiongkok dengan jumlah penduduk 1,3 miliar, SDM yang bergelar Ph.D adalah 600.000, sedangkan India dengan jumlah penduduk 1,1 miliar SDM yang bergelar Ph.D adalah 750.000,” jelas Peter panjang lebar.

Selain itu, lanjutnya, SDM bergelar Ph.D di Tiongkok dan India sudah menguasai teknologi. Berbeda dengan SDM Indonesia yang bergelar Ph.D adalah ahli hukum, ekonomi dan agama. Meski demikian, kata Peter, tidak ada yang salah dengan fenomena tersebut. Namun menurutnya, alangkah baiknya bila pemerintah meningkatkan SDM yang menguasai teknologi informasi. “Jika kita sudah mempunyai SDM bergelar Ph.d yang ahli teknologi, investasi akan semakin berkembang dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,” ujar Peter.

Dalam Kesempatan yang Sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Chris Kanter mengatakan, iklim investasi dan perdagangan adalah dua hal yang saling berkaitan maka dari itu pengusaha meminta pemerintah untuk segera membahas berbagai macam perjanjian perdagangan.

Menurut dia pembahasan negosiasi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa harus bisa direalisasikan karena bisa meningkatkan iklim investasi, ekspor dan perdagangan Indonesia ke Uni Eropa.