NERACA

Jakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiganya adalah laut. Kendati demikian kebutuhan garam dalam negeri harus didatangkan dari impor, terutama garam untuk kebutuhan industri. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan terkait masalah garam setidaknya ada 4 kementerian yang terlibat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejauh ini jika dilihat masih belum ada sinergitas dari mereka sehingga impor garam masih menjadi salah satu problem.

“KKP bertanggung jawab pada produksi, Kemenperin pada hillirisasinya, Kemendag pada perdagangannya dan BUMN seperti PT. Garam sebagai industri yang menampung hasil produksi nasional. Jika mereka bersinergi maka masalahnyan bakal terselesaikan,” katanya sesaat setelah menghadiri acara diskusi tetang garam di Jakarta, Selasa (25/3).

Selain itu, sambung Herman saat ini belum ada data yang pasti berapa produksi, kebutuhan konsumsi, dan kebutuhan industri yang sebenarnya. Jika data itu satu pintu sehingga produksinya bisa terus didorong atau ditekan, karena jika produksi berlebihan juga mengakibatkan harga turun drastis menjadikan petani garam merugi. “Sejauh ini data dari Kementerian yang menangani ini masih belum sama, makanya perlu ada tolak ukur data yang pasti untuk proses ke depannya,” imbuhnya.

Oleh karenanya, ke depan untuk mengatasi masalah terkait garam agar Kementerian terkait dapat menjalin sinergitas untuk duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganjal saat ini. “Perlu ada sinkronisasi dan kerasama antar Kementerian terkait agar masalah garam bisa cepat selesai,” paparnya.

Ditempat yang sama, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) meminta agar pemerintah bisa membatasi impor garam untuk tahun ini disesuai dengan kebutuhan di dalam negeri.  “Pemerintah harus mampu membatasu impor garam bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja karena garam tahun lalu masih menumpuk,” kata Winarno Tohir.

Apalagi, sambungnya kualitas garam produksi petani sudah sangat baik, tak berbeda dengan kualitas garam impor. “Maka dari itu, pemerintah harus bisa memproteksi dan membatasi impor garam,” imbuhnya.

Adapun untuk kebutuhan garam didalam negeri mencapai 3,5 juta ton per tahun. Diharapkan tahun ini produksi garam 3,3 juta ton sehingga impor garam hanya 200-300 ton. Sedangkan pada 2013 lalu, impor garam konsumsi yang mengalir ke Indonesia mencapai 255.000 ton. Sedangkan pada Januari - Februari tahun ini, sebanyak 135 ribu ton garam impor masuk ke Indonesia.

Sedangkan menurut Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad mengkalim ada pihak-pihak yang bermain dalam permasalahan impor garam. "Indonesia mampu lanjutkan swasembada garam. Untuk itu kita tutup keran impor garam konsumsi pada tahun ini," ujar Sudirman.

Menurutnya permasalahan utama, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengenai impor garam tersebut menjadi garam industri.

Jika garam diimpor sebagai garam industri, perlakuan harus berbeda karena bea masuk garam konsumsi nol. Selama ini, garam tersebut diimpor melalui jalur garam konsumsi. "Ketika presiden dan wapres menyatakan swasembada, masih ada yang main-main. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membahas hal ini," tegas dia.

Sudirman mengakui permasalahan garam yang terjadi adalah masalah pengelolaan, baik itu garam industri dan produk sampingan.