Bangun Kilang, Indonesia Tidak Punya Uang?

NERACA

Jakarta – Masalah minyak masih menjadi momok menakutkan untuk negeri ini selain menggerogoti dana APBN untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), masalah minyak juga menjadi biang kerok dari defisit neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Padahal negeri ini kaya dengan sumber energi, hanya saja belum bisa mengoptimalkan sehingga masih terus impor. Mungkinkah Indonesia tidak memiliki uang untuk membangun kilang minyak?

Adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki uang untuk membangun kilang minyak. Menurut dia, pembangunan kilang minyak membutuhkan anggaran yang besar, di mana satu kilang dengan kapasitas 300 ribu barel itu menelan biaya sebesar Rp80 triliun. "Inginnya memang kita bisa membangun kilang agar impornya bisa ditekan tapi anggarannya belum ada karena belum punya uang," kata Dahlan di Jakarta, Selasa (25/3).

Pembangunan kilang ini selanjutnya diserahkan Dahlan ke PT Pertamina (Persero) yang terlibat dalam pembangunan kilang minyak di Bontang dengan skema Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) setelah pemerintah Indonesia lakukan market consultation di Singapura beberapa bulan lalu. "Kalau untuk membangun sendiri, Pertamina tidak, dananya tidak cukup kalau konsorsium saya silakan terserah direksi," tegasnya.

Ungkapan senada pernah disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, yang mengakui bahwa dana yang dimiliki untuk pembangunan kilang minyak sangat terbatas. "Itu bukan kita tidak mau (bangun kilang), tapi memang dari sisi keuangan tidak mampu," katanya.

Lantaran tak mampu dari sisi finansial ini, Pertamina pun diizinkan bergabung jika ada investor yang berminat membangun kilang atau refinary. Karen mengakui, beberapa pemodal sudah mendekati BUMN migas tersebut. "Sudah ada yang mengajak," kata dia.

Sedangkan menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakn Indonesia sejak tahun 1994, belum memiliki kilang minyak baru. Untuk membangun sebuah kilang minyak baru diperlukan investasi sebesar US$10 miliar atau Rp100 triliun hingga US$12 miliar atau Rp120 triliun.  "Untuk membangun satu kilang minyak butuh US$10-12 miliar," kata Susilo.

Mahalnya investasi untuk membangun kilang baru, membuat pemerintah Indonesia mengundang investor dari luar negeri. Dari pertemuan dengan calon investor di Singapura, Susilo mengaku banyak yang berkeinginan membangun kilang di Indonesia. Kita undang 30-40 investor. Tapi yang minat banyak," jelasnya.

Saat ini, pemerintah baru tahap mendengarkan masukan dari para investor. Langkah ini, diperlukan sebagai dasar menyusun basic design. "Ini belum lelang. Ini tahap basic design," sebut Karen. Selain permodalan masalah yang harus menjadi perhatian yaitu masalah infrasturuk penunajngnya"Akses infratruktur menjadi pertimbangan. Infrastruktur jalan, pelabuhan, kedalaman laut  harus memadai," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…